Pilkada Bateng

KPU Bateng, Buat Dua Kali Berita Acara untuk Perisai Bateng

sekretaris DPC Gerindra Bateng, Andi meeminta pihak KPU kembali meminta pihak sekretariat mengetik ulang berita acaranya.

KPU Bateng,  Buat Dua Kali Berita Acara untuk Perisai Bateng
Bangka Pos/ Zulkodri
Suasana ketika pihak KPU Bateng, ketika diminta membuat berita acara sebanyak dua Kali, Selasa (28/07/2015).

Laporan wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sempat terjadi kegaduhan kecil di ruangan pendaftaran pencalonan, di KPU Bateng Selasa (28/07/2015) sore. Kejadian itu terjadi saat pelaksanaan penandatanganan berita acara pencalonan pasangan "Perisai Bateng" (Erzaldi Rosman-Ibnu Saleh).

Pasalnya berita acara yang dibuat tidak mengakomodir sejumlah pengurus parpol pengusul. Alhasil, pihak sekretariat harus kembali membuat berita acara hingga dua kali.

Saat itu, beberapa parpol pengusul seperti PPP yang dihadiri ketua DPC, Syahroni, Demokrat diwakili Ketua DPCnya, Maryman , dan PKS. Oleh sekretaris DPC, Fandy sudah menandatangi berita acara yang disaksikan salah satu anggota Panwaskab, Ferryandi sekitar pukul 13.20 WIB,

Namun belum selesai ditandatangani tiba-tiba datang, sekretaris DPC Gerindra Bateng, Andi meeminta pihak KPU kembali meminta pihak sekretariat mengetik ulang berita acaranya.

Hal itu, lantaran ada guyonan dan celetukan dari pengurus parpol pengusul, Ketua DPC PPP, Syahroni, yang meminta KPU membuat atau mengetik ulang agar mengakomodir parpol pengusul lainnya.

"Ayo KPU, harus buat lagi, masa nama kami diketik, rekan kami tulis tangan. Jangan sampai KPU kesannya, mengadu domba kami ini, " ujar Syahroni.

Tidak lama kemudian, berselang tiga menit proses penandatanganan hampir selesai, tiba-tiba, datang Ketua DPC Nasdem, Dani Hamid bersama sekretaris dan pengurus lainnya. Kembali KPU mengubah berita acara tersebut, sehingga semua pengurus parpol pengusul terakomodir.

Ketua KPU Bateng, Suryansyah mengatakan adanya insiden harus merubah dan membuat berita acara sebanyak dua kali mengatakan hal itu lumrah dan masalah itu bukan hal yang prinsip.

" Sebenarnya hal ini, tidak prinsip sebab dalam PKPU no 9 pasal 4 Berita acara kelengkapan berkas, cukup dibubuhi paraf petugas pendaftaran, dan sejumlah Parpol pengusul dan disaksikan oleh Panwaskab. Namun karena untuk kebersamaan parpol Pengusul, maka usulan itu, kita akomodir. Jadi hal ini, bukan hal prinsip. Kalau sudah ada tandatangan petugas pendaftaran pasangan dan disaksikan panwaskab, saja itu, sudah sah kok," ucapnya.

Penulis: zulkodri
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved