Smelter Penampung Timah Ilegal Akan Tereliminasi

Tujuan pemberlakuan Permendag nomor 33 Tahun 2015 ini adalah, untuk menjamin ketertelusuran (traceability) sumber bahan baku timah

Smelter Penampung Timah Ilegal Akan Tereliminasi
IST
Bambang Herdiansyah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Teddy Malaka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tujuan pemberlakuan Permendag nomor 33 Tahun 2015 ini adalah, untuk menjamin ketertelusuran (traceability) sumber bahan baku timah yang akan diperdagangkan. Kondisi ini dilakukan agar negara tidak terus-menerus dirugikan.

Demikian pendapat dari pengamat pertimahan Bambang Herdiansyah kepada bangkapos.com, Sabtu (22/8/2015) siang. Ia mengatakan perusahaan yang mengambil timah ilegal dan menjualnya akan sulit memperoleh persetujuan ekspor (PE).

Terutama menyangkut bijih timah yang digunakan, sebagai bahan baku produk timah yang akan diekspor, harus jelas dan diperoleh dari IUP sendiri atau kerja sama jual beli bijih dengan IUP Operasi Produksi.

"Ini harus dibuktikan dengan salinan sertifikat CnC dari IUP OP yang melakukan kerjasama jual beli bijih atau konsentrat timah. Dan bukan diperoleh dengan cara menampung atau membeli bijih timah yang berasal kegiatan ilegal mining yang kita ketahui aktifitasnya masih tetap berlangsung hingga sekarang ini," kata Bambang.

Aktivis dari Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) itu mengatakan syarat diwajibkan kepada perusahan pengekspor bersertifikat Clear and Clean (CnC). Adalah bentuk prokteksi dan pengawasan dari pemerintah untuk menjamin kebenaran yang menyangkut asal usul bijih timah yang digunakan untuk bahan baku Timah Murni Batangan.

"Untuk Timah Solder dan Barang Lainnya dari Timah harus dilengkapi bukti pembelian bahan baku Timah Murni Batangan dari bursa timah. Persetujuan Ekspor (PE) ini adalah instrumen pengawasan digunakan mekanisme Persetujuan Ekspor untuk mencantumkan perkembangan kinerja ekspor timah serta pelaku usaha dari waktu ke waktu," imbuhnya.

Menurutnya bagi para perusahaan yang memang tidak taat dengan aturan,melalui permendag nomor 33 ini, dipastikan akan tereliminir sendiri. Walaupun Permendag 33 Tahun 2015 ini terkesan ketat, bukan berarti tidak ada celah perusahaan nakal untuk dapat bermain.

"Kunci keberhasilan pemberlakuan peraturan menteri perdagangan ini tidak lepas dari peran Surveyor,sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh pemerintah, untuk melakukan Verifikasi dan Penelusuran Teknis yang menyangkut asal usul bahan baku produk timah yang akan diekspor," katanya.

Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved