Breaking News:

Ketua AETI Diminta Tak Bicara di Media

Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya, meminta ketua AETI Jabin Sufianto tidak terlalu banyak berbicara

Penulis: Evan Saputra | Editor: Hendra
Ketua AETI Diminta Tak Bicara di Media
bangkapos.com/riski yuliandri
Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya

Ketua AETI Diminta Tak Bicara di Media
*DPRD Babel Segera Lakukan Pemanggilan

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel) Didit Srigusjaya, meminta ketua AETI Jabin Sufianto tidak terlalu banyak berbicara di media. Hal ini dilakukan agar pemberitaan mengenai pertimahan tidak simpang-siur.

Didit mengatakan Jabin sebagai Ketua AETI seharusnya ngomong langsung ke DPRD untuk klarifikasi mengenai pemberitaan pembelian timah ilegal yang dilontarkannya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan akan segera menjadwalkan untuk pertemuan saat kegiatan bamus.

"Sebaiknya Jabin dari pada banyak bicara di media, mending langsung ke DPRD. Kita menanti konfirmasi di lembaga DPRD. Insya Allah kita membahas dan menjadwal di bamus dengan AETI. Karena yang mengeluarkan pernyataan adalah Ketua AETI maka kita minta pertanggungjawaban, jangan sampai penyampaian opini itu menjadi fitnah. Kalau fakta, itu luar bisa," tegas Didit, Selasa (29/9).

Didit mengatakan jika Jabin ingin tambang rakyat dilegalkan banyak sekali kendala. Kendala pertama ialah masalah lahan untuk usulan menjadi WPR sangat terbatas, karena sebagian besar lahan potensial sudah merupakn WIUP perusahan.

Selain itu disebutkan Didit, regulasi seperti UU nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan minerba dan PP 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba tidak mendukung, dan tidak sesuai dengan karakteristik tambang rakyat di Babel seperti alat berat, kapasitas mesin tambang dan wilayah pertambangan.

"Lahan-lahan potensial banyak terdapat pada kawasan yang dilarang seperti hutan lindung, hutan konservasi, kawasan mangrov dan sarana umum, pemukiman dan kawasan lindung lainnya. Jadi untuk WPR perlu ada perubahan regulasi sehingga sesaui dengan karateristik tambang rakyat di Babel dan eksplorasi yang baik untuk usulan WPR dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang," papar Didit.

Didit menyebutkan ada solusi jangka pendek yang sesuai Permen ESDM nomor 24 tahun 2012 tentang perubahan permen ESDM nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan usaha jasa pertambangan minerba pasal 10 ayat 4 yang mengakomodir masyarakat dapat menambang di WIUP dan akan di optimalkan, yaitu dengan cara kemitraan.

"Permasalahan WPR, sekan-akan pemda tidak menganggarkan itu, asal tahu WPR itu sudah diperjuangkan gubernur ke presiden, permasalahannya dana eksplorasinya. Ada beberapa hal yang dianggarkan eksplorasi untuk mengecek sumber kekayaaan SDA itu butuh dana. Untuk permasalahan dana itu, seharusya pengusaha bantu dong. Jangan sampai pemda mengeluarkan dana pengusaha enak-enak saja," tegas Didit.

Disebutkan Didit, jika WPR sudah jadi dana reklamasi, keselamatan kerja, penutupan tambang, itu butuh anggaran sedangkan pemprov sangat defisit. Ia menyebutkan peran pengusaha sangat jelas, dan dapat merubah hal yang telah ditentukan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved