Breaking News:

Puluhan Ibu-ibu Datangi Pengadilan

Puluhan mantan pekerja PT Sawindo, Kecamatan Tempilang, Kabupten Bangka Barat mendatangi Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu (25/11) pagi.

Bangka Pos / Anthoni
Puluhan mantan pekerja PT Sawindo mendatangi PN Pangkalpinang menghadiri sidang PHI terkait PHK yang mereka terima 

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Puluhan mantan pekerja PT Sawindo, Kecamatan Tempilang, Kabupten Bangka Barat mendatangi Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu (25/11) pagi.

Mereka datang guna menyaksikan jalannya sidang lanjutan Perselisihan Hubungan Industrial dengan tergugat PT Sawindo Kencana Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.

Kedatangan puluhan pekerja yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit ini didampingi tiga tim advokasi Federasi Serikat Pekerja Indonesia, Jumadin Abu Nawar, Darusman dan Eka Sri Handayani.

Sidang agenda pemeriksaan saksi itu dipimpin Rahmat Sanjaya didampingi dua hakim anggota Ibnu Ibrahim dan Hj Nunung Nurhayati.

Pantauan harian puluhan mantan pekerja ini memadati ruang sidang.

Selain tim advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) selaku penggugat, sidang juga dihadiri tim advokasi PT Sawindo sebagai pihak tergugat.

Kepada harian ini, Jumadin mengatakan, dalam perkara ini, puluhan pekerja menuntut PT Sawindo Kencana supaya membayar pesangon puluhan pekerja. Rata-rata para pekerja telah mengabdi kurang lebih selama 18 tahun.

Namun diawal tahun 2015 lalu, pihak perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya Surat Keterangan (SK) pemberhentian yang sah.

"Dalam kasus ini, pekerja menuntut pihak perusahan membayar pesangon mereka. Karena rata-rata mereka bekerja sudah hampir 18 tahun. Sewaktu tidak dipekerjakan lagi tidak ada surat atau SK pemberhentian," ujar Jumadin ditemui di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Rabu (25/11).

Jumadin menambahkan pihak perusahaan hanya memberikan uang tali asih sebesar Rp 11 juta tiap orangnya.

Menurut ketua FSPSI Kabupaten Bangka Barat dalam kasus ini harusnya pihak perusahan mengacu kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang pesangon.

Selain itu, sejak awal bekerja pihak perusahaan tidak pernah mengikut sertakan pekerja ke program Jamsostek.

Para pekerja juga tidak memiliki Jaminan Hari Tua (JHT). Padahal dalam aturan ketenagakerjaan, setiap perusahaan diwajibkan mendaftarkan pekerjanya ke program Jamsostek dan JHT.

"11 juta itu dana Tali Asih, bukan pesangon. Selain itu sejak awal mereka kerja tidak dimasukkan menjadi peserta BPJS dan JHT," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Jumadin berharap majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut mengabulkan gugatan para pekerja mengingat saat ini mereka tidak memiliki pekerjaa tetap. (l3)

Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved