Korban Salah Tangkap Bakal Terima Ganti Rugi Rp 100 Juta Kalau Disetujui Presiden

Ia menargetkan Presiden Joko Widodo menandatanganinya sebelum hari HAM sedunia pada 10 Desember.

KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (24/11/2015). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA,  - Menteri Hukum dan HAM (Menkumkam)  Yasonna H Laoly mengatakan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Ganti Rugi Korban Salah Tangkap.

Diharapkan revisi PP tersebut dapat diterbitkan pada Desember 2015.

Laoly mengungkapkan, revisi PP tersebut saat ini sedang dibahas lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.

Ia menargetkan Presiden Joko Widodo menandatanganinya sebelum hari HAM sedunia pada 10 Desember.

"Sudah selesai, kita harap sebelum hari HAM sedunia sudah ditandatangani Presiden," ucap Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11/2015).

Dalam revisi PP Nomor 27 Tahun 1983, korban salah tangkap dapat menerima ganti rugi Rp 500.000 sampai Rp 100 juta.

Sebelumnya, korban salah tangkap hanya mendapat ganti rugi Rp 5.000 sampai Rp 1 juta.

Nantinya, korban salah tangkap yang mengalami luka-luka akan mendapat ganti rugi Rp 25 juta sampai Rp 300 juta.

Adapun korban meninggal akibat salah tangkap akan mendapat ganti rugi Rp 50 juta-Rp 600 juta.

Waktu mendapatkan ganti rugi juga dipercepat menjadi 14 hari dari sebelumnya 60 hari.

Editor: Hendra
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved