Provinsi Copot Kewenangan Kabupaten Urusi Pendidikan Menengah Atas

Urusan pandidikan menengah atas (SMA/SMK) tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten dan dialihkan menjadi urusan provinsi

Provinsi Copot Kewenangan Kabupaten Urusi Pendidikan Menengah Atas
dok. bangkapos.com
Kepala BPJS Babel mengajar di SMANSA. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Urusan pandidikan menengah atas (SMA/SMK) tidak lagi menjadi urusan pemerintah kabupaten dan dialihkan menjadi urusan provinsi sejak dikeluarkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Diakui Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Rafizi, pemerintah kabupaten/kota harus mempercepat pelaksanaan personil, personalia, pendanaan dan dokumen (P3D).

Pasalnya pada tanggal 2 Oktober 2016 sudah serah terima antara bupati/walikota dengan gubernur mengenai penyerahan kewenangan pendidikan menengah atas.

"Kami juga menghadiri dialog di Pangkalpinang sempat juga saya tanyakan pekerjaan yang belum selesai. Itu diselesaikanlah pekerjaan, jangan sampai menghentikan program atau kegiatan tersebut," jelas Rafizi kepada bangkapos.com, Jumat (27/11/2015) di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.

Namun diakuinya, saat ini untuk pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ini belum ada peraturan pemerintahnya. Untuk itu masukan yang mereka berikan ini akan dimasukan dalam peraturan pemerintah.

"UU Nomor 23 Tahun 2014 itu PP-nya belum ada. Jadi kalau kita bicara peraturan turunannya sampai peraturan menteri. Jadi selama ini baru undang-undangnya ditambah surat edaran dalam negeri," kata Rafizi.

Saat disinggung apakah penyerahan kewenangan tersebut tidak mengambang lagi, karena undang-undangnya sudah ada berarti sudah jelas pengalihan kewenangan pendidikan menengah atas ini kepada pemerintah provinsi.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved