Satu Smelter di Basel Tunggak Royalti

Ada sekitar 27 ha IUP yang masuk dalam kawasan hutan lindung pantai setelah dikeluarkan Surat Keputusannya (SK) dari kementerian terkait.

Satu Smelter di Basel Tunggak Royalti
tribunnews.com
Ilustrasi

TOBOALI, BANGKA POS - PT Sabang Tin, smelter atau usaha peleburan pasir timah di Kabupaten Bangka Selatan yang sudah tidak beroperasi lagi meninggalkan tunggakan royalti untuk Kabupaten Basel.

Pemerintah Kabupaten Basel menyebutkan, perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Tukak Sadai itu belum memenuhi kewajibannya, diantaranya royalti yang seharusnya masuk ke dalam pendapatan bagi daerah.

"Masih banyak yang kewajibannya belum dipenuhi, diantaranya seperti royalti bagi daerah untuk Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2014 lalu. Nominalnya mencapai miliaran rupiah, untuk pastinya perlu dibuka kembali berkas yang ada," ungkap Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Basel, Gatot Wibowo saat ditemui di kantornya, Selasa (25/11).

Bukan hanya royalti atau pajak dari produksi yang dilakukan perusahaan, menurutnya pembayaran land rent atau sewa tanah juga belum dipenuhi yaitu senilai 4 dolar US per hektarenya dalam setahun.

"Nilainya juga berkisar Rp 1 miliar lebih belum dibayarkan," katanya.

Ia mengkilas balik berdirinya perusahaan tersebut tahun 2010 lalu. Namun, tahun 2014 lalu, perusahaan tersebut berhenti aktivitasnya atas perintah Pemerintah Kabupaten Basel.

"Saat itu diresmikan oleh Bupati masa itu dan dihentikan sementara oleh Bupati selanjutnya karena tidak lagi beroperasi," tambah Gatot.

Akhirnya, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi Keranji Jaya Utama (KJU). Dia menerangkan, perusahaan smelter itu memiliki izin usaha penambangan (IUP) seluas sekitar 150 ha dengan posisi berada di wilayah Gunung Namak Toboali.

"Ada sekitar 27 ha IUP yang masuk dalam kawasan hutan lindung pantai setelah dikeluarkan Surat Keputusannya (SK) dari kementerian terkait," ujar Gatot.

Meski tidak beroperasi, menurut pantauan dinas tersebut, lahan yang dimiliki dan telah dioperasionalkan oleh perusahaan belum dilaksanakan reklamasi.

"Sudah kita periksa memang belum ada satu pun lahan yang direklamasi,"jelasnya.(M4)

Editor: Dody
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved