Cegah Tipikor, Jangan Ada Anggaran Repetika dan Siluman

Pemkab Bangka melalui Inspektorat Kabupaten Bangka mengelar semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi

Cegah Tipikor, Jangan Ada Anggaran Repetika dan Siluman
Dok Humas Setda Bangka
Bupati Bangka Tinjau Infrastruktur RS Pratama Eko Maulana Ali 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemkab Bangka melalui Inspektorat Kabupaten Bangka mengelar semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi, Kamis (3/12/2015) di Ruang Rapat Bangka Bermartabat Kantor Kabupaten Bangka.

Narasumber kegiatan ini disampaikan oleh Kasatgas Direktorat Litbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dedi Hartono, Kepala Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat Sudiro dan Kepala BPKP Perwakilan Babel Ramli Midian Sihombing.

Pada kesempatan itu Bupati Bangka H Tarmizi Saat menyampaikan terima kasih karena Kabupaten Bangka dipercaya sebagai pusat pelaksana kegiatan pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasalnya kegiatan ini sama dengan visi misi Pemkab Bangka yakni Bangka Bermartabat dibidang pemerintahan yang bersih dan melayani.

"Pelaksanaan kebijakan dalam tugas pokok KPK ini menyangkut dua hal yakni pendekatan preventif dan refresif. Kita pada hari ini lebih mengedepankan yang bersifat preventif," jelas Tarmizi.

Menurutnya supaya pemerintahan berjalan dengan baik untuk mencapai visi misi Bangka Bermartabat tersebut diantaranya mulai dari perencanaan pembangunan dilaksanakan bersama masyarakat, kades, lurah,camat, dan DPRD yang mengacu pada kebijakan umum anggaran dan laporan anggaran sementara yang ada.

"Kita berupaya untuk tidak ada anggaran repetika, rencana pembangunan seketika atau anggaran siluman," tegas Tarmizi.

Selain itu menurutnya, penganggaran keuangan, Pemkab Bangka sudah menerapkan sistem informasi keuangan yang sudah terhubung secara online dengan BPK RI. Untuk pengadaan barang dan jasa juga Pemkab Bangka sudah ada kabag yang menanganinya yakni e-goverment untuk proses pelelangan dimana secara online dalam proses pengadaan barang dan jasa.

"Di bidang pendapatan juga kita sudah melaksanakan sistem informasi dalam pencatatan dan pelayanannya," ungkap Tarmizi.

Lebih lanjut ia mengungkapkan yang menjadi catatan BPKP dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan sehingga apa yang dilaksanakan Pemkab Bangka sudah cukup tetapi belum optimal sehingga ke depan perlu ditingkatkan.

"Kita juga melakukan sistem pengendalian internal yang dalam penyelenggaraan pemerintahan," kata Tarmizi.

Ia menyampaikan apresiasi kepada KPK yang bekerjasama dengan BPKP menyelenggarakan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di Kabupaten Bangka ini.

"Harapan semua komponen masyarakat kawan-kawan dari forum pimpinan daerah, DPRD, pemerintahan yang betul-betul bisa melayani dan bersih sehingga kita bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak dalam pelaksanaan pemerintahan ini sehingga menjadi khusnul khotimah bagi kita semua," harap Tarmizi.

Kegiatan ini dihadiri Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Bangka, Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Para Kepala SKPD Kabupaten Bangka, Kalangan Akademisi dan undangan lainnya.

Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved