Batas Wilayah Berubah, Warga Sulit Urus Admnistrasi Kependudukan

Warga Air Salemba kesulitan mengurus administrasi kependudukan sejak diterbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan

Batas Wilayah Berubah, Warga Sulit Urus Admnistrasi Kependudukan
dok. bangkapos.com
ilustrasi pembuatan E-KTP 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Warga Air Salemba kesulitan mengurus administrasi kependudukan sejak diterbitkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan di Pangkalpinang.

Rio Setiady anggota DPRD Kota Pangkalpinang Komisi I, mengatakan dalam satu bulan terakhir ini ada dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait dengan kacaunya batas wilayah administrasi antar kecamatan.

"Berlokasi di rumah seorang tak kurang dari 100 warga berkumpul menyampaikan uneg-uneg persoalan batas wilayah Kelurahan Air Salemba. Pada perteuan tersebut hadir warga dari RW 1, RW 2 dan RT 1 Kelurahan Air Salemba," kata Rio kepada harian ini, Minggu (6/12).

Rio menambahkan masyarakat menyampaikan bahwa sejak terbitnya Peraturan Daerah no 2 tahun 2011 mengenai pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota Pangkalpinang, secara administrasi dan batas wilayah Air Salemba berubah.

"Diakui warga perubahan ini sangat menyulitkan mereka karena secara geografis ada yang masuk di kelurahan Taman Bunga, Jerambah Gantung, namun secara administrasi masuk dalam air Salemba. Ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan," lanjut Rio.

Rio menjelaskan akibat perubahan tersebut pada tahun 2013 jumlah kepala keluarga (KK) Kelurahan Air Salemba hanya berjumlah 713 KK, tidak layak untuk ukuran kelurahan.

"Ini tentu tidak layak untuk ukuran kelurahan, artinya setelah perda tersebut keluar, jumlah penduduk di kelurahan air Salemba menjadi jauh berkurang, bahkan batas wilayah antar kelurahan pun menjadi tidak jelas, apakah batas aliran sungai atau jalan," ujar Rio.

Selain itu permasalahan juga muncul ketika akan ada pembagian raskin dan gas 3 kg. Karena banyak warga yang secara administrasi telah berubah namun data untuk pembagian tetap sama.

"Dan yang juga disayangkan, ternyata perda no 2 tahun 2011 tersebut juga minim sosialisasi baik kepada masyarakat maupun perangkat pemerintahan di tingkat kelurahan maupun RT/RW, sehingga warga mengeluh karena imbas berimbas kepada tidak maksimalnya pelayanan kepada masyarakat," jelas Rio.

Tinjau ulang
Rio mengkritisi bahwa perda no 2 tahun 2011 mengenai pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota Pangkalpinang perlu ditinjau ulang.

"Saya kira perda tersebut layak untuk ditinjau ulang, karena setelah kita telusuri. Ada kesalahan dalam memuat lampiran perda, artinya terjadi perbedaan antara pengukuran batas wilayah di lapangan dengan batas wilayah dalam bentuk lampiran perda" ungkap politisi PKS itu. (N4)

Editor: Hendra
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved