Masalah Batas Wilayah Jangan Diperbesar

Pemkot Pangkalpinang akan mengupayakan musyawarah mempertemukan perangkat kelurahan

Masalah Batas Wilayah Jangan Diperbesar
bangkapos.com/teddy
Suparyono

PANGKALPINANG, BANGKA POS -- Pemkot Pangkalpinang akan mengupayakan musyawarah mempertemukan perangkat kelurahan, warga membahas batas wilayah di Kelurahan Air Salemba yang dipermasalahkan.

Asisten I Pemerintahan Kota Pangkalpinang Suparyono mengatakan, sudah disampaikan kepada camat untuk musyawarah mengundang masyarakat menyelesaikanya.

"Mengenai batas wilayah sudah kita minta ke camat untuk segera mengundang tokoh masyarakat ada di perbatasan kelurahan itu. Nanti kita musyawarakan karena masalah batas jangan kita persoalkan terlalu besar. Kita ini saudara, tidak ada pembedaan semuanya gratis aturanya sama," kata Suparyono kepada harian ini, di ruangannya, Senin (7/12).

Suparyono menambahkan pemkot belum bisa menjelaskan perda tersebut bisa diubah atau tidak.

"Kalau bisa tidak mengubah perda yang ada, Jika harus diubah harus jelas aturannya. Tetapi kita belum bisa duduk bersama. Terhadap permasalahan ini bisa dipasatikan masyarakat sudah mengerti dengan pendekatan wilayah karena pelayanan semakin dekat. Persoalan ini jangan diperbesar karena masih satu kota," ujar Suparyono.

Suparyono juga mengakui kurangnya sosialisasi yang dilakukan camat dan luruh mengenai perda tersebut.

"Kurangnya sosialisasi kelurahan dan kecamatan. Untuk itu segera diadakan pertemuan nantinya acara tersebut tertuang dalam berita acara. Kalau bisa jangan mengubah perda. Standar biaya untuk urusan administrasi sudah ditetapkan namun sebagian besar sudah digratiskan tetapi memang retribusi," kata Suparyono.

Menurut Suparyono sebenarnya batas wilayah tidak ada masalah karena sudah memenuhi syarat sejak ditetapkan termasuk jumlah penduduk sudah dikaji termasuk untuk perluasan wilayah Kelurahan Air Salemba, Jeramba Gantung dan Air Kepala Tujuh.

"Dengan ada seperti ini, tidak perlu mengubah perda. Kita lihat masyarakat sepakat atau tidak, mengapa merubah perda. Mengubah Perda pakai duit menganggu efesiensi APBD. Sepanjang ada kesepakatan masyarakat tidak perlu mengubah perda. Masalah prinsip kita akan akomodir satu persatu," jelas Suparyono.

Suparyono mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai permasalahan ini karena pemerintah akan mengatasinya.

Halaman
12
Editor: Dody
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved