Warga Desak Pemkot Selesaikan Batas Wilayah Air Salemba

Pemkot Kota Pangkalpinang melakukan pertemuan dengan warga Kelurahan Air Salemba membahas mengenai perbatasan

Warga Desak Pemkot Selesaikan Batas Wilayah Air Salemba
Bangka Pos / Riki Pratama
Mediasi warga dengan Pemkot Pangkalpinang melakukan pertemuan bahas batas wilayah, Jumat (11/12/2015) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Pemkot Kota Pangkalpinang melakukan pertemuan dengan warga Kelurahan Air Salemba membahas mengenai perbatasan wilayah di kantor Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Jumat (11/12).

Subagio warga Kelurahan Air Salemba yang hadir pada pertemuan tersebut, mengeluhkan dengan status administrasi warga seperti digantung.

"Pemerintah mengeluarkan perda alasannya untuk mengembangkan daerah. Namun selang beberapa tahun kemudian terkesan pemerintah tidak memperhatikan perda tersebut terkesan digantung. Puncaknya ketika waktu pemilihan gubernur dan dan pilpres. Kami bingung mau ke TPS mana," kata Subagio di hadapan warga lainnya, Jumat (11/12).

Terpisah, Suparyono, Asisten Pemerintahan Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa yang dipermasalahkan masyarakat adalah peta wilayah yang masih simpang-siur.

"Persoalan peta yang simpang-siur akan ditinjau kembali berita acaranya. Akibatnya dalam pelaksanaan seperti pengurusan administrasi terjadi keraguan sehingga terkesan terjadi pembiaran. Terlebih pak lurah tidak mendengar keresahan warga. Namun dengan pertemuan ini merupakan jalan untuk melayani warga dengan bijak. Dalam arti perda dibuat untuk memudahkan warga," jelas Suparyono.

Suparyono menegaskan bahwa nantinya tidak akan ada kelurahan yang tereleminasi karena semua jumlah penduduknya di atas 2000 jiwa.

"Ada kelurahan yang masih masuk pelayanan lama. Sudah kalau itu kembalikan sajalah sepanjang kelurahan tidak tereleminisasi, karena syarat kelurahan berdasarkan UU no 31 tahun 2006 tentang penduduk di kelurahan minimal 400 kk dan 2000 jiwa. Untuk wilayah Salemba dan daerah di sekitarnya seperti Taman Bunga, Jeramba Gantung jumlahnya di atas dua ribu, tidak akan terancam tereleminasi," jelas Suparyono.

Suparyono mengatakan peta yang simpang-siur nantinya akan dibenahi dengan menerbitkan perwako.

"Petanya simpang siur akan kita benahi kalau mengubah perda tidak, tetapi cukup dengan perwako karena tidak melakukan melalui keputusan DPRD. Perwako nantinya dijelaskan ini jalanya, ini wilayahnya. Peta yang ada nanti kita komunikasi ke Kemendagri untuk perbaikannya," kata Suparyono.

Hadir Asisten Pemerintahan Suparyono, Camat Gabek Haris Munandar, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Donal Tampubolon, Irma Kabag Pemerintahan, serta hadir juga ketua RT/RW, tokoh masyarakat.

Diberitakan sebelumnya, DPRD Kota Pangkalpinang mendapatkan aspirasi terkait dengan kacaunya batas wilayah administrasi antar kecamatan.

Sejak terbitnya Peraturan daerah no 2 tahun 2011 mengenai pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota Pangkalpinang, yaitu masyarakat Air Salemba yang mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan.

Rio Setiady anggota DPRD Kota Pangkalpinang Komisi I, mengatakan dalam satu bulan terakhir ini ada dua kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait dengan kacaunya batas wilayah administrasi antar kecamatan.

Masyarakat menyampaikan bahwa sejak terbitnya Peraturan daerah no 2 tahun 2011 mengenai pemekaran kelurahan dan pembentukan kecamatan dalam wilayah kota Pangkalpinang, secara administrasi dan batas wilayah air Salemba berubah.

"Diakui warga perubahan ini sangat menyulitkan mereka karena secara geografis ada yang masuk di kelurahan Taman Bunga, Jerambah Gantung, namun secara administrasi masuk dalam air Salemba. Ini tentu sangat menyulitkan masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan," kata Rio. (n4)

Editor: Hendra
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved