Rahmat Kecewa KIP Tanpa Permisi Bersandar di PPN Jelitik

Rahmat Irawan kecewa terhadap sikap pemilik KIP yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat.

Rahmat Kecewa KIP Tanpa Permisi Bersandar di PPN Jelitik
Bangkapos.com/Nurhayati
Kepala PPN Sungailiat, Rahmat Irawan. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat Rahmat Irawan kecewa terhadap sikap pemilik Kapal Isap Produksi (KIP) yang bersandar di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) tanpa adanya pemberitahuan maupun meminta izin pihaknya selaku pengelola pelabuhan tersebut.

"Pada dasarnya kalau bicara aturan KIO itu harus patuh berlabuh ke pelabuhan itu harus ada izin dulu. Bahasa kita itu pamit. Mereka nggak izin, saya kecewa dengan sikap mereka. Jangankan ke saya ke KSOP juga nggak izin," sesal Rahmat kepada bangkapos.com di PPN Sungailiat, Kamis (31/12/2015).

Dia mengatakan, keberadaan KIP tersebut menganggu kapal-kapal yang nelayan. Untuk itu pihaknya bersama nelayan mengambil sikap agar KIP tersebut segera pindah dari pelabuhan. "Satu kapal sudah pindah, satu kapal masih ada. Para nelayan keberatan dengan keberadaan KIP," kata Rahmat.

Menurutnya dua unit KIP tersebut sudah lama dan dua-nya lagi baru. Dia mengatakan pihak perwakilan KIP sudah berjanji akan memindahkan kapal tersebut dari PPN di Jelitik.

"Nelayan merasa tempat sandar mereka untuk kapal perikanan pasti kecewa dan merasa keberatan. Saya minta tolong teman-teman sarbasnas dan di pos terpadu, ada bupati juga ini kebetulan air pasang jadi KIP ini bisa jalan. Nanti saya cek mengapa tidak segera pindah," jelas Rahmat.

Menurutnya dua unit KIP yang sudah lama bersandar di pelabuhan itu, nelayan sudah familiar dengan keberadaan KIP tersebut sehingga mereka merasa tidak menganggu. Namun dengan kedatangan dua unit KIP baru maka para nelayan keberatan. Apalagi saat ini para nelayan alergi dengan adanya KIP sehingga berdampak.

"Pelabuhan ini Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungailiat. Pelabuhan yang diperuntukkan kapal-kapal perikanan. Kalau kapal non perikanan kalau memang pelabuhan ini kosong atau kapal ikan sedang banyak di luar ya boleh karena di PP 75 yang menyangkut tarif pelabuhan ini boleh diperkenankan kapal non perikanan masuk, namun apabila kapal itu menganggu ya kita minta mereka keluar," jelas Rahmat.

Pasalnya stakeholder utama mereka kapal perikanan. Untuk itu ia mengimbau agar pemilik KIP segera secepat mungkin memindahkan kapal mereka dari PPN di Kawasan Industri Jelitik.

Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved