Tarmizi Sebut Komentar Mendagri Tentang Pengusiran Ahmadiyah di Bangka Kurang Pas

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang Bupati Bangka H Tarmizi Saat, mengusir Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari Kabupaten Bangka.

Tarmizi Sebut Komentar Mendagri Tentang Pengusiran Ahmadiyah di Bangka Kurang Pas
dok. bangkapos.com
Bupati Bangka H Tarmizi Saat menyalami Gubernur Babel H Rustam Effendi usai meresmikan 12 gedung proyek pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2015, Kamis (28/1/2015) di Gedung Dekranasda Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang Bupati Bangka H Tarmizi Saat, mengusir Jamiah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dari Kabupaten Bangka.

Dalam statementnya, Tjahjo meminta agar Bupati membatalkan pengusiran tersebut.

"Kalau sampai ada yang mengusir warganya, yang wajib diusir ya kepala daerahnya," kata Tjahjo kepada wartawan, Rabu (27/1/2016).

Mengenai statement mendagri tersebut, Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengaku tidak tersinggung dengan ucapan mendagri.

Dirinya menilai ucapan Tjahjo Kumolo itu wajar saja karena belum menerima secara utuh kronologis, latar belakang dan penyebab ia meminta JAI pergi dari Kabupaten Bangka.

"Saya tidak tersinggung cuma menyayangkan seorang menteri berkomentar yang saya rasa kurang pas. Tentu dia harus mempunyai data-data yang kuat dari badan intelejen negara, dari kepolisian, dari masyarakat ditanya secara detil baru berkomentar dengan baik," tegas Tarmizi kepada bangkapos.com, Kamis (28/1/2016) di Gedung Dekranasda Kabupaten Bangka.

Ditanyakan apakah ia akan menemui mendagri untuk menjelaskan masalah Ahmadiyah di Kabupaten Bangka, ia mengatakan hanya membuat laporan kepada Gubernur Babel H Rustam Effendi. Nanti gubernurlah yang menyampaikan langsung kepada mendagri mengenai Ahmadiyah di Kabupaten Bangka secara detil.

"Sebagai bupati saya tetap setia kepada NKRI dan melaksanakan perintah gubernur dan menteri tentu menjelaskan dengan alasan-alasan yang logis dan benar," jelas Tarmizi.

Saat disinggung bagaimana jika Ahmadiyah tetap bertahan untuk bercokol di Kabupaten Bangka, ia menyatakan menjaga keamanan warga Ahmadiyah hingga tanggal 6 Februari 2016 nanti. Setelah itu dia tidak bertanggung jawab lagi terhadap apa pun yang terjadi.

"Saya rasa menurut Majelis Ulama Indonesia dengan Ahmadiyah sudah selesai. Tidak ada perlu dialog, tinggal bagaimana mereka mematuhi SKB tiga menteri itu saja. Mereka tidak mematuhi SKB, kalau mereka tetap ngeyel ada unsur pidananya nanti," tegas Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved