Keluhan Menumpuk ke Bupati, SKPD Mesti Melek Medsos

Bambang Ari Satria menyarankan agar Bupati Bangka mewajibkan seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah untuk melek medsos.

Keluhan Menumpuk ke Bupati, SKPD Mesti Melek Medsos
IST
Bambang Ari Satria 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memasuki era digital, pelayanan publik yang cepat dan tepat adalah sebuah keniscayaan.

Langkah tersebut sudah dipraktekkan Bupati Bangka Tarmizi Saat dalam menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan. Tak pelak, keluhan dan aduan disampaikan oleh masyarakat begitu menumpuk kepada bupati terkait persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bangka.

Bambang Ari Satria, Analis Kebijakan Publik Babel menyarankan agar Bupati Bangka mewajibkan seluruh Kepala SKPD, Camat dan Lurah untuk melek medsos.

"Pelayanan publik melalui medsos ini jauh lebih efektif dan efisien. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan secara langsung, memberi saran terkait kualitas pelayanan publik yang ada di Pemkab Bangka dan memperoleh informasi secara kilat," katanya.

Dilanjutkannya, media sosial disini bisa berupa Facebook, Twitter, Whatshap, BBM, Instagram maupun Path. Ini sudah tuntutan zaman, sehingga keluhan dan saran bisa cepat ditindaklanjuti.

Bambang menyarankan berangkat dari menumpuknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Bupati Bangka melalui medsos, sehingga membuat kewalahan bupati untuk menjawab persoalan.

"Saya turut memantau medsos Pak Bupati, keluhan masyarakat mulai dari jembatan rusak, pembukaan jalan baru, persoalan elpiji melon, lampu jalan hingga persoalan guru honorer lengkap disitu," ujar alumni S2 FISIP Unsri.

Ditambahkannya, kalau SKPD melek medsos kan jadi gampang untuk dicari solusi. Misalnya persoalan guru honorer langsung ditindaklanjuti oleh Pak Padli Dinas Pendidikan, jembatan rusak langsung direspon oleh Pak Jumani Kepala PU dan persoalan lampu jalan langsung diselesaikan oleh Pak Asmawi Dishub.

"Masyarakat tidak mesti hadir ke kantor untuk mengadu dan memperoleh informasi pelayanan, cukup via medsos. Pelayanan kependudukan bisa langsung dijelaskan oleh Dukcapil dan santunan kematian bisa dijelaskan oleh DPPKAD terkait proses pencairan," tukasnya.

Sejauh ini, ada beberapa SKPD yang cukup melek medsos. Ada Kepala Dinas Pertanian Kemas Arfani, Asisten II Kamil Abubakar, Staf Ahli Bupati Zulkarnian Idrus, Camat Sungailiat Kusyono Aditama.

Nantinya, bupati evaluasi bulanan terhadap SKPD. Instansi mana saja yang paling banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan. Dan instansi mana yang paling tanggap untuk menyelesaikan persoalan pelayanan.

"Laporan bulanan tersebut bisa dijadikan raport untuk menilai tingkat kepuasan Bupati terhadap SKPD dalam menjalani fungsi pelayanan. Dan ini bisa menjadi sebuah indikator untuk melakukan rotasi, mutasi, promosi bahkan demosi di kemudian hari," ungkapnya.

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved