Breaking News:

Pemprov Babel Siap Kucurkan Dana Desa Rp 206 Miliar

Dana Desa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai alokasi Kementerian Keuangan RI sebesar Rp 206.293.621.000

Pemprov Babel Siap Kucurkan Dana Desa Rp 206 Miliar
IST
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung H Rustam Effendi membuka acara Rapat Koordinasi BPMPD dan Institusi Desa Terhadap Pembangunan Desa se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Grand Hatika Hotel, Tanjung Pandan, Belitung, Kamis (10/3/2016).

Laporan wartawan bangkapos.com, dodi hendriyanto

BANGKA, BANGKAPOS.COM -- Dana Desa untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai alokasi Kementerian Keuangan RI sebesar Rp 206.293.621.000,- (dua ratus enam milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua belas ribu) akan diberikan kepada 309 desa, di enam Kabupaten.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung H Rustam Effendi saat membuka acara Rapat Koordinasi BPMPD dan Institusi Desa Terhadap Pembangunan Desa se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, di Grand Hatika Hotel, Tanjung Pandan, Belitung, Kamis (10/3/2016).

Pagu dana per kabupaten antara lain untuk Kabupaten Bangka Rp 40.696.985.000, Bangka Tengah Rp
36.870.181.000, Bangka Barat Rp 39.254.113.000, Bangka Selatan Rp 33.436.993.000, Belitung Rp 28.926.275.000, dan Belitung Timur Rp 27.099.065.000.

Gubernur Rustam mengatakan, besarnya anggaran yang akan dikelola oleh pemerintahan desa ini menuntut perlunya peningkatan kapasitas aparat dalam hal perencanaan dan pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.

"Pengembangan kapasitas aparatur desa dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, penyusunan peraturan di desa harus segera dilaksanakan", ujar Gubernur Rustam di hadapan peserta rakor yang dihadiri Kepala BPMPD Provinsi, Pejabat Kemendagri serta para fasilitator pusat maupun daerah.

Tahun 2016 ini, kata Gubernur Rustam merupakan tahun kedua pengalokasian dana desa dari pemerintah sebagai implementasi UU No : 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tujuannya ditetapkan kebijakan tersebut adalah untuk mewujudkan desa yang kuat, mandiri, sejahtera dan demokratis sebagai upaya mengatasi kesenjangan pembangunan nasional selama ini dengan memperkuat peran dan posisi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

"Untuk itu peran pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penting guna mempersiapkan dan memperkuat kapasitas masyarakat dan aparatur desa melalui pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa agar dapat mengembangkan potensi dan sumber daya lokal yang ada", kata Gubernur Rustam, dalam release yang diterima bangkapos, Jumat (11/3/2016) malam.

Hal ini, kata Gubernur Rustam sejalan dengan komitmen visi pemerintahan Jokowi -JK yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong-royong yang dirumuskan dalam sembilan (Nawa Cita) agenda prioritas.

"Salah satu diantaranya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI", kata Gubernur Rustam.

Guna mendukung rencana pelaksanaan tersebut, kata Gubernur Rustam sebagaimana komitmen visi dan misi pemerintahan Jokowi -JK dalam Nawa Cita, maka secara khusus pula pemerintah memberikan perhatian pada penguatan pemerintahan desa.

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved