Jangan Takut Mengelola Uang Negara

Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini tidak perlu khawatir atau takut lagi apabila diberi kepercayaan untuk ‘mengelola’ dana pemerintah

Jangan Takut Mengelola Uang Negara
ist
UBB diwakili Prof Dr Bustami Rahman MSc (Rektor UBB) melakukan kerjasama pengawasan internal dengan Polres Bangka diwakili Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana, di Gedung Babel IV Kampus Terpadu UBB, Balunijuk, Senin (21/3/2016).

BANGKAPOS.COM, BANGKA, -- Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini tidak perlu khawatir atau takut lagi apabila diberi kepercayaan untuk ‘mengelola’ dana pemerintah ke dalam bentuk proyek atau sejenisnya.

Pasalnya berdasarkan ketentuan dari Inpres No 12 tahun 2015, pengawas internal seperti Inspektorat dan atau Satuan Pengawas Internal (SPI) menjadi garda pertama dalam melakukan pengawasan.

“Bahwa bila ada indikasi ke arah penyalahgunaan anggaran, maka sesuai dengan Inpres No 12 tahun 2015, ada tengat waktu enam bulan untuk lebih dahulu diselesaikan. Setelah itu, pengawas merekomendasikan: bisa atau tidaknya dilanjutkan ke tingkat penyidikan!,” ujar Kapolres Bangka, AKBP Sekar Maulana SIK, dalam release yang dikirim Humas UBB Eddy Jajang Jaya Atmaja, Senin (21/03/2016) siang.

Hal itu dikemukakan Kapolres Bangka dalam penandatangan Kesepakatan Kerjasama antara Kepolisian Resort Bangka dengan Universitas Bangka Belitung (UBB) di Gedung Babel IV Kampus Terpadu UBB, Balunijuk. Pihak Polres Bangka diwakili Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana, dan Prof Dr Bustami Rahman MSc (Rektor UBB) mewakili UBB.

Dalam sambutannya, Rektor UBB Bustami Rahman menjelaskan ruang lingkup Naskah Kesepakatan Kerjasama ini meliputi: Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi; Kajian dan Riset; Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi; Narasumber dan Ahli; Koordinasi Supervisi Pencegahan Antikorupsi; dan lingkup lainnya sesuai kesepakatan dengan para pihak (Polres Bangka dan UBB).

Sebelum Inpres No 12 tahun 2015 terbit, menurut Sekar Maulana, muncul fenomena di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) takut bila ditunjuk menjadi ‘pengelola’ uang negara, khususnya terjadi di pemerintahan daerah.

“PNS cenderung ingin ‘safety’ (aman-red) sendiri. Fenomena ini mengakibatkan serapan anggaran pemerintah menjadi kecil. Selanjutnya terjadi perlambatan ekonomi karena uang negara tidak berputar,” ujar Kapolres Bangka.

Menyadari kondisi ini bisa merugikan pemerintah dan masyarakat, Presiden RI mengelontorkan diskresi dalam bentuk inpres.

“Pengawas internal, seperti inspektorat dan SPI, berperan penting. Kalau ada kerugian negara, diselesaikan dalam enam bulan. Tidak langsung dipidanakan,” ulas Sekar Maulana.

Menanggapi Kesepakatan Kerjasama antara Polres Bangka dengan UBB, Sekar menegaskan pihaknya bersama UBB akan mewujudkan kerjasama ini dengan baik.

Halaman
12
Penulis: Dody
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved