Tanpa Perda DAS Sulit Atasi Banjir, Kepala Daerah Diminta Duduk Bersama

Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB) siap memberikan solusi untuk mengantisipasi bencana banji

Tanpa Perda DAS Sulit Atasi Banjir, Kepala Daerah Diminta Duduk Bersama
ist
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka M Jumani didampingi Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka Rozali bersama Dekan Fakultas Teknik UBB Fadillah Sabri, Selasa (5/4/2016) di Ruang Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka. (ist) 

Laporan Wartawan Bangka Pos. Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung (UBB) siap memberikan solusi untuk mengantisipasi bencana banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pihak Fakultas Teknik UBB sudah diundang oleh Walikota Pangkalpinang Irwansyah dan Bupati Bangka Erzaldi untuk membantu menyelesaikan persoalan banjir di Pangkalpinang dan Bangka Tengah.

"Untuk mengatasi banjir di Pangkalpinang tidak bisa diselesaikan oleh masyarakat Kota Pangkalpinang sendiri karena sudah melibatkan wilayah di luar Pangkalpinang, maka semua kepala daerah harus duduk bersama. Kemarin baru dua kepala daerah, kita berharap karena Pangkalpinang di Sungai Rangkui hulunya di Kace, Kace wilayahnya Bangka harusnya Bupati Bangka terlibat langsung seperti itu disamping masalah banjir di Bangka sendiri," ungkap Dekan Fakultas Teknik UBB Fadillah kepada bangkapos.com, Selasa (5/4/2016) usai penandatangan kerjasama melalui Memorandum of Agreement (MOA) dengan Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung di Ruang Pertemuan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bangka.

Menurutnya, pihak UBB sudah melakukan kajian tentang zonasi dan juga membantu Pemprov Babel pembuatan peraturan daerah tentang daerah aliran sungai (DAS). Untuk itu ia berharap Biro Hukum Setda Babel membawa usulan tersebut ke DPRD.

"Tanpa perda DAS tidak akan bisa menyelesaikan persoalan sumber daya air di Bangka ini," tegas Fadillah.

Menurutnya, Babel ini memiliki keunikan ada masalah pertambangan, kehutanan, sosial jadi masing-masing wilayah tidak cukup dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri untuk mengaturnya karena masing-masing wilayah berbeda karakteristiknya. Oleh sebab itu provinsi perlu membuat Perda DAS tersebut.

Selain itu pihak UBB juga mengkaji dampak pemanfaatan DAS yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah termasuk sanksi yang diberikan terkait dengan penggunaan DAS.

"UBB memberikan kontribusi karena ini bagian dari tri darma perguruan tinggi," kata Fadillah.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved