Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka Dipantau Ombudsman

Seperti tahun lalu Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mendapatkan penilaian dari Ombudsman

Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka Dipantau Ombudsman
IST
Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Edwardi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Darius mengatakan Pemkab Bangka tahun 2016 ini kembali mendapatkan perhatian dalam pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung.

"Seperti tahun lalu Pemerintah Kabupaten Bangka sudah mendapatkan penilaian dari Ombudsman dimana dari beberapa SKPD yang dilakukan penilaian, terdapat dua SKPD mendapat penilaian dengan katagori hijau atau baik, “ kata Darius, Senin (18/4) ketika bertindak selaku pembina Apel Mingguan di halaman kantor Bupati Bangka.

Dijelaskannya, Ombudsman juga kembali akan melakukan penilaian tahun 2016 ini terhadap SKPD, yang penilaiannya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pada tahun 2015 lalu.

Diharapkannya untuk penilaian tahun 2016 SKPD yang belum mendapatkan penilaian dengan katagori baik agar dapat meningkatkan pelayanan publiknya terutama kondisi sarana pelayanan publiknya agar lebih baik lagi.

“ Hasil penilaian dari Ombudsman, apa – apa yang kurang nilainya masih merah atau kuning untuk menjadi perhatian, kita berharap warna merah dan kuning dapat berubah menjadi warna hijau, artinya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat katagorinya baik.

Diungkapkannya, masih terkait dengan pelayanan publik, kita dapat sebuah laporan dari pelayanan publik ini, kita yang belum baik, kita berharap yang menyelanggarakan pelayanan publik yang langsung berhubungan dengan masyarakat untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“ Hal – hal yang belum jelas agar diperjelas, sehingga tidak salah persepsi dari yang melaksanakan pelayanan, SOP yang belum ada terkait dengan pelayanan agar dapat dipenuhi, “ ujar Darius.

Ditegaskannya, pungutan – pungutan restribusi terkait dengan pelayanan yang diberikan harus memiliki dasar hukum dan nilainya jelas, jangan sampai ada kesan pungutan yang tidak ada dasarnya atau ada dasarnya nilainya tidak klop tidak sesuai dengan aturan.

“ Petugas yang menyelenggarakan pelayanan publik terurama yang melakukan pungutan, agar diinformasikan kepada masyarakat berapa pungutannya dan untuk apa, serta dasar hukumnya sehingga kesalahan persepsi dari masyarakat tidak terjadi, “ tukasnya.

Selain itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Bangka Darius menyampaikan intSruksi dari Bupati Bangka yang ditujukan kepala seluruh Kepala SKPD pada Selasa (19/4) pukul 07.30 WIB agar menugaskan seluruh tenaga kotrak dan honorer di SKPD hingga kelurahan, kecamatan di kumpulkan di halaman kantor Bupati Bangka, karena akan mendapatkan arahan dari Bupati Bangka.

Penulis: edwardi
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved