Kadis DPPKAD Mengaku Takut Selewengkan Uang SPPD

Jadi setiap melakukan perjalanan dinas atau kegiatan dinas luar itu harus ada dasar yang jelas atau sesuai dengan kegiatan

Kadis DPPKAD Mengaku Takut Selewengkan Uang SPPD
bangkapos.com/dok
kepala DPPKAD Provinsi Babel?, Yulizar Adnan 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Bangka Belitung, Yulizar Adnan mengaku sama sekali tak berani jika sengaja melakukan penyelewengan uang perjalanan dinas, ketika melakukan dinas ke luar daerah jika tidak sesuai prosedural atau ketentuan yang berlaku.

Hal itu dikarenakan jika melanggar dari ketentuan yang berlaku maka jelas nantinya akan jadi temuan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi setiap melakukan perjalanan dinas atau kegiatan dinas luar itu harus ada dasar yang jelas atau sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan itu," kata Yulizar saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/5/2016).

Kegiatan dinas luar yang tidak sesuai dengan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) maka jelas nantinya akan menjadi masalah, oleh karena itu kegiatan dinas luar mestilah mengikuti ketentuan yang ada sebab setiap selesai melakukan kegiatan dinas luar kepala SKPD mestilah membuat laporan terkait kegiatan yang diikutinya untuk dilaporkan langsung kepada Gubernur Bangka Belitung.

"Setiap selesai melakukan perjalanan dinas maka itu harus dilaporkan langsung kepada Gubernur. Sebab itu nanti akan diperiksa," jelasnya.

Ia menambahkan jika ada undangan kegiatan acara termasuk seminar/loka karya yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah pusat melalui Departemen terkait tentunya harus sesuai undangan yang ditujukan.

"Seperti undangan kegiatannya ditujukan kepada suatu kepala SKPD tertentu namun kepala SKPD itu justru tak bisa menghadiri undangan kegiatan maka diperbolehkan digantikan oleh Kabid-nya," katanya.

Sebaliknya ketentuan yang melanggar jika undangan acara kegiatan di luar daerah dalam undangan tersebut ditujukan kepada kabid di suatu intansi SKPD tertentu namun Kabid tersebut tidak dapat menghadiri dan diganti oleh pimpinannya jelas menurutnya menyalahi aturan.

"Sebab ini kan persoalan penggunaan dana SPPD itu. Karena itu mesti dipertanggung jawabkan jika suatu ketika ada pemeriksaan," jelasnya.

Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved