Breaking News:

Merasa Diabaikan Pemda, Warga Dalil Tolak Rimbe Mambang Dijadikan Hutan Wisata

Kawasan hutan yang dijadikan hutan raya ini tetap dikelola oleh masyarakat Desa Dalil.

Penulis: nurhayati | Editor: edwardi
Dok Humas Setda Bangka
Dalil Desa Wisata Baru di Bangka 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Sekda Bangka H Fery Insani mengatakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangka membangun Kawasan Hutan Raya di Desa Dalil Kecamatan Bakam itu tidak ada maksud pemerintah daerah untuk mengambil alih hutan tersebut.

Kawasan hutan yang dijadikan hutan raya ini tetap dikelola oleh masyarakat Desa Dalil.

"Pemda itu membangun punya aturan, kita buat siteplannya, DED-nya, bangun sarana dan prasarana tapi nanti yang ngelola mereka (masyarakat) juga tidak ada maksud kita untuk kita mengambil alih, tidak ada," tegas Fery saat dikonfirmasi bangkapos.com, Minggu (29/5/2016).

Menurutnya, Pemkab Bangka membangun jalan menuju ke kawasan tersebut dimana Hutan Rimbe Mambang tersebut akan dijadikan hutan wisata yang nanti dikelola penduduk lokal.

Untuk itu terkait adanya aspirasi warga Desa Dalil menolak pembangunan Hutan Raya tersebut, maka Pemkab Bangka akan membahas kembali permasalahan ini dengan Warga dan Aparat Desa Dalil.

"Tidak tahu di lapangan ada ini, ada itu tapi nanti insya Allah kita akan panggil lagilah," janji Fery.

Dia membantah tidak adanya sosialisasi dari Pemkab Bangka yang mengandeng Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membangun kawasan Hutan Raya di Desa Dalil Kecamatan Bakam tersebut kepada masyarakat Desa Dalil.

Diberitakan sebelumnya, Jumat (28/5/2016), Warga Desa Dalil menolak program Pemkab Bangka menetapkan kawasan seluas 55,70 hektare di desa setempat menjadi kawasan Hutan Raya.

Muksin, Warga Desa Dalil menilai, upaya menjadikan kawasan hutan raya yang dimaksud tanpa sosilalisasi sehingga warga merasa seolah diabaikan.

"Karena sebelumnya tak ada sosialisasi, sehingga kami masyarakat desa menolak rencana itu. Dan tadi saat pertemuan, langsung dibatalkan," kata Muksin, yang juga menjabat anggota LPM Desa Dalil.

Menurut Burhan (40), warga Desa Dalil, gejolak menentang program ini sudah ada sejak lama.

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved