Keberadaan KIP Sejak 2011 Tidak Ada Membawa Kesejahteraan Masyarakat

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Amirudin, warga Bukit Ketok Kecamatan Belinyu mengaku dirinya menjadi korban Kapal Isap Produksi (KIP) di Bukit Ketok.

Saat ini sebagai nelayan mereka tidak bisa lagi bekerja. Jika sakit tentu saja mereka tidak bisa berobat karena BPJS tidak bisa lagi mereka bayar akibat kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan.

"Siapa pemimpin yang memperhatikan kami. KIP malah membabi buta. Kalau seperti ini ada unsur ketidakpercayaan masyarakat lagi kepada para pemimpin di daerah ini. Bisa saja kami nanti jadi golput (golongan putih-red). Dari dewan tidak pernah ada yang turun," sesal Amirudin saat menyampaikan aspirasi mereka, Senin (30/5/2016) di hadapan Sekda Bangka H Fery Insani dan Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana.

Diakuinya keberadaan KIP sejak 2011 di Bukit Ketok tapi kenyataanya tidak ada untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Dia menyebutkan pemimpin dari hilir sampai hulu dikuasai orang yang mengatasnamakan masyarakat.

"Siapa yang merasakan kemakmuran siapa? Tidak ada warga kami yang merasakan, TI juga tidak ada yang menikmati masyarakat kita tapi warga luar. Pengusaha yang punya uang di Belinyu malah mendukung. Belinyu mau diapakan anak tiri atau kebiri?" sesal Amirudin.

Untuk itu menurutnya jika PIP dan KIP tetap beroperasi di Kawasan Teluk Kelabat, maka Rabu (1/6/2016) nanti mereka akan mengelar zikir akbar dan itu tanda bahwa masyarakat tidak percaya lagi kepada para pemimpin daerah.

Sedangkan rekannya yang juga warga Belinyu menyebutkan bahwa dari informasi yang mereka peroleh, bahwa operasional PIP akan dilakukan BUMD Babel di Kawasan Teluk Kelabat. Saat ini menurutnya posisi PIP sudah siap dilokasi Sungai Berok, Rabu (1/6/2016) mereka beroperasi mulai di hulu sungai untuk masuk ke Kawasan Teluk Kelabat.

"Kami menerima surat yang menyatakan sudah ada penunjukan dari BUMD atas nama Azwan. Suratnya sudah kita kasih ke Polsek Belinyu. BUMD ini mitranya ke PT Timah," ungkap warga yang tidak menyebutkan namanya itu.

Diakuinya, Bulan April 2016 lalu mereka menghadiri rapat di Jakarta dengan pertemuan yang dihadiri perwakilan PT Timah Tbk, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kehutanan.

"Dari perwakilan PT Timah Tbk mengatakan tidak ada operasional KIP, faktanya operasi KIP nyatanya ini, ini perintah siapa," sesalnya seraya menyebutkan bahwa KIP ini dijaga langsung salah satu instansi aparat penegak hukum.