Ahok Heran, Rizal Ramli Cs Hentikan Reklamasi Pulau G, Yang Tak Berizin Malah Terus

bila alasannya mengancam lingkungan hidup, kata Ahok, pulau C dan D lebih mencemarkan lingkungan.

Ahok Heran, Rizal Ramli Cs Hentikan Reklamasi Pulau G, Yang Tak Berizin Malah Terus
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas keamanan berjaga di sekitar proyek reklamasi Pulau G, Muara Angke, Jakarta, Minggu (17/4/2016). Pulau G merupakan satu diantara rencana reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta yang kini pengerjaannya dihentikan sementara oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan terkait izin reklamasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menghentikan reklmasi di Pulau G, pulau hasil reklamasi dari anak aperusahaan PT Agung Podomoro Land, yakni PT Muara Wisesa Samudra.

Ahok heran dengan keputusan tim komite gabungan yang melibatkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Ya kita enggak tahu, lagi disuruh pelajarin secara hukum, alasan diberhentikannya apa?" ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (1/7/2016).

Komite gabungan dipimpin oleh Rizal Ramli. Menurut Ahok, penghentian reklamasi tidak bisa dilakukan tanpa merevisi dasar aturan reklamasi di teluk Jakarta, yakni Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995.

"Itu masalah tafsiran KepPres yang berbeda," kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut.

Rizal Ramli menyampaikan pembangunan di Pulau G harus dibatalkan karena masuk kategori pelanggaran berat yang mengancam lingkungan hidup, proyek vital strategis, pelabuhan, dan lalu-lintas laut.

Ahok kembali mempertanyakan alasan tersebut. Pasalnya, bila alasannya mengancam lingkungan hidup, kata Ahok, pulau C dan D lebih mencemarkan lingkungan.

"Kalau soal mencemarkan, Pulau C dan D lebih mencemarkan, kalau dilihat dari peta udara. Kalau dilihat dari tim kajian," ucapnya.

Selain itu, Ahok juga paparkan pelanggaran lain selain di Pulau C, D, dan G. Satu di antaranya pengurukan lahan tanpa izin yang terjadi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Halaman
12
Editor: Hendra
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved