Bendahara Bansos Pemkab Bangka Diduga Selewengkan Rp 1,9 Miliar

"Kejadian itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai kepada dinasnya. Jadi saya tidak mengetahui secara pasti atas dugaan penyelewengan itu," kata Iwan

Bendahara Bansos Pemkab Bangka Diduga Selewengkan Rp 1,9 Miliar
dok
ilustrasi 

SUNGAILIAT, BN -- Oknum Bendahara Bantuan Sosial (Bansos) DPPKAD Kabupaten Bangka yang berinisial Sl diduga menyelewengkan dana bantuan sosial tahun anggaran 2015 sekitar Rp 1,9 miliar. Indikasi penyelewengan dana bansos tersebut menjadi temuan BPK Babel.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari narasumber yang meminta namanya tidak dikorankan, menyebutkan, Sl diduga telah memalsukan tanda tangan para pejabat terkait agar dana bansos tersebut dapat dicairkan.

"Dana itu anggarannya dari APBD tahun 2015 yang dianggarkan kepada masyarakat yang membutuhkan, contohnya orang sakit, tapi tidak mampu dibantu oleh pemda, korban bencana kebakaran, meninggal dunia dan lainnya. Kira-kira seperti itulah peruntukkan dana bansos tersebut," ungkap narasumber tersebut.

Kenyataannya dana yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya tersebut ternyata tidak terealisasi ke sasarannya karena diduga diselewengkan oleh SI.

Setelah temuan tersebut terungkap, menurutnya, SI sempat melarikan diri dan tidak masuk kerja.

Terpisah, Kepala DPPKAD Kabupaten Bangka, Iwan Hindani enggan memberikan keterangan pasti terkait dugaan penyelewengan dana bansos oleh oknum pegawai DPPKAD.

"Kejadian itu terjadi sebelum saya menjabat sebagai kepada dinasnya. Jadi saya tidak mengetahui secara pasti atas dugaan penyelewengan itu," kata Iwan saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/7).

Iwan juga mengaku belum tahu oknum tersebut sempat tidak ngantor sekian lama lantaran dugaan penyelewengan dana bansos tersebut akhirnya terkuak.

"Tidak seperti itu dan memang dia sempat tidak ngantor beberapa hari karena ada urusan keluarga. Namun jika memang dia terbukti, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya," ungkap Iwan.

Hingga berita ini diturunkan, oknum bendahara berinsial SI itu belum berhasil dikonfirmasi oleh Bangka Pos Group. (chy)

Wabup Akui Ada Temuan BPK
WAKIL Bupati Bangka, Rustamsyah sebelumnya enggan mengomentari terkait dugaan penyelewengan dana Baksos di DPPKAD Kabupaten Bangka tahun anggaran 2015 oleh pegawai DPPKAD yang nilainya mencapai Rp 1,9 Miliar.

Namun ia membenarkan adanya temuan BPK Babel atas LHP yang dikembalikan kepada Pemkab Bangka untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari.

"Kalau sudah diselesaikan, itu bukan temuan lagi namanya. Makanya kami tunggu lah selama 60 hari ini temuan tersebut apakah diselesaikan atau tidak. Karena kalau tidak, maka akan menjadi temuan BPK dan akan diketahui siapa siapa saja yang terlibat di dalamnya," kata Rustamsyah.

Menurutnya, temuan tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah apabila ada temuan-temuan yang bersifat keuangan seperti kekurangan pembayaran pajak, walau hanya Rp 7 juta atau Rp 700.000 itu harus dilunasi dan faktur pembayaran harus dilampirkan sebelum disampaikan kembali ke BPK.

Terkait adanya pemalsuan tanda tangan oleh sang oknum serta jarang ngantor Rustamsyah, enggan mengomentari hal tersebut.

"Bapak hanya mengomentari secara umum saja dan diminta BPK selesai temuan itu sesuai aturan yang telah ditetapkan," kata Rustamsyah. (chy)

Editor: Idandi Meika Jovanka
Sumber: babel news
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved