Kasus Dana Bansos Rp 1,9 M Terbongkar, Oknum Mantan Bendara DPPKAD Cuti Kerja

Penyelewengan dana bantuan sosial menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan di Pemkab Bangka.

Kasus Dana Bansos Rp 1,9 M Terbongkar, Oknum Mantan Bendara DPPKAD Cuti Kerja
Shutterstock
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Penyelewengan dana bantuan sosial yang dilakukan oknum PNS DPPKAD Kabupaten Bangka saat menjabat sebagai Bendahara Bansos, SL atau SP sekitar Rp 1,9 miliar menjadi perbincangan hangat  di Pemkab Bangka.

Indikasi penyelewengan dana bansos yang dilakukan SP tersebut terkuak dari hasil aporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) baru-baru ini yang diterima Pemkab Bangka sehingga terancam tidak mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengeculian (WTP).

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menjelaskan bahwa inisial oknum tersebut bukan Sl melainkan SP. Oknum PNS tersebut sekarang tidak lagi menjabat sebagai bendahara bansos melainkan mantan bendahara bansos.

"Inisialnya bukan Sl tapi SP dia tidak lagi menjabat sebagai bendahara tapi mantan bendahara karena sudah diganti. Kasihan bendahara sekarang dipikir orang Sl itu dia padahal bukan," ungkap narasumber tersebut meminta klarifikasi kepada bangkapos.com.

Berdasarkan informasi yang diperoleh bangkapos.com juga saat ini SP tidak bekerja karena sedang cuti sejak sebelum lebaran kemarin tetapi belum diketahui pasti hingga kapan SP masuk kerja kembali.

Padahal berdasarkan surat edaran dari Kemenpan dan Reformasi Birokrasi meminta para PNS tidak cuti lebaran.

Menurut informasi yang didapatkan bangkapos.com bahwa celah untuk melakukan korupsi di DPPKAD tersebut sebenarnya kecil karena dana-dana berbagai kegiatan sudah dianggarkan dan sudah ada pos masing-masing.

Namun untuk dana bansos tersebut dananya langsung ke rekening bendahara yang kemudian dicairkan untuk dibayarkan kepada penerima bantuan sosial seperti musibah bencana alam, kecelakaan kapal laut maupun masyarakat yang mendapatkan santunan kematian.

Dana bansos tersebut biasanya diproses oleh Bagian Kesra Setda Bangka setelah persyaratan lengkap dari kesra disampaikan ke DPPKAD Kabupaten Bangka melalui bendaraha bansos untuk dicairkan.

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved