Notaris Perlu Perlindungan Hukum

Jabatan seorang notaris jabatan sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam undang-undang

Notaris Perlu Perlindungan Hukum
bangkapos.com/Ryan A Prakasa
Ketua MPKN Pusat, DR Mualimin Abdi SH MH (duduk di tengah) saat memberikan pengarahan di hadapan para notaris di ballroom Aston Soll Marina hotel, Pangkalpinang. (ryan) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jabatan seorang notaris jabatan sangat terhormat, tidak hanya diatur dalam undang-undang, namun sebagian tugas negara di bidang keperdataan justru dilimpahkan kepada notaris.

Tak sekedar itu peran seorang notaris sangat besar bagi bangsa dan Negara, khususnya di dalam memberikan kepastian hukum, baik dalam perjanjian, kontrak, dan pengikatan lainnya, yang memberikan kepastian hukum, dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap.

Namun demikian, dalam menjalankan profesinya tidak jarang seorang notaris dipanggil oleh pihak kepolisian, penyidik, penuntut umum, dan atau hakim, baik sebagai saksi, maupun sebagai tersangka, bahkan terpidana, sehubungan dengan akta otentik yang dibuatnya.

"Oleh karenanya notaris itu sesungguhnya perlu perlu perlindugan hukum," kata DR Mualimin Abdi SH MH kini menjabat selaku ketua Majelis Kehormatan Notaris Pusat (MPKN) di sela-sela memberikan pengarahan kepada para notaris maupun anggota MPWN Provinsi Bangka Belitung, MPDN kota Pangkalpinang, calon anggota MKN wilayah provinsi Bangka Belitung, termasuk pengurus INI wilayah provinsi Bangka Belitung, Rabu (14/7/2016) malam di ruang ballroom Aston Soll Marina, Pangkalpinang.

Dalam pengarahan itu Mualimin sempat berpesan khususnya kepada para notaris di Babel hendaknya senantiasa menjaga profesi maupun harkat martabatnya.

"Ingat pesan saya jangan melukai diri sendiri dan jgankan merendahkan harkat martabat notaris itu sendiri," pesannya.

Acara pengarahan dari ketua MPKN itu kepada para notaris termasuk pihak-pihak terkait lainnya juga dihadiri Kepala Kementerian Hukum & Hak Azasi Manusia provinsi Bangka Belitung, Bambang Palasara SH MH.

Penulis: ryan augusta
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved