Bupati Bangka Malu Jika Ada PNS Makan Duit Kematian

Bupati Bangka H Tarmizi malu atas ulah oknum Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD yang diduga telah menyelewengkan dana bansos.

Bupati Bangka Malu Jika Ada PNS Makan Duit Kematian
Bangkapos.com/Nurhayati
Bupati Bangka H Tarmizi Saat ketika panen lada di kebun warga Kelurahan Matras, Sungailiat, beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- "Malu ko (saya-red) kek (sama-red) masyarakat PNS makan duit kematian untuk yang kena musibah. Sangat memalukan!" kata Bupati Bangka H Tarmizi Saat kepada bangkapos.com melalui WhatsApp (WA), Kamis (14/7/2016).

Dia merasa malu atas ulah SP, oknum Bendahara Bantuan Sosial DPPKAD Kabupaten Bangka yang diduga telah menyelewengkan dana bansos tahun 2015 sekitar 1,9 milyar.

Dugaan penyelewengan dana bansos ini terungkap dari temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) baru-baru ini yang diterima Pemkab Bangka.

Tentu saja apa yang dilakukan SP menjadi pemikirannya. Padahal kondisi Tarmizi sendiri pada saat ini masih menjalani masa pemulihan pasca operasi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) di Jakarta pasca operasi yang dijalaninya.

Dia jadi berpikir Pemkab Bangka pada tahun 2016 tidak berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ku jadi miker kek dak dapat WTP tahun ne. Itu atasannya kasubbag, sekretaris dan kadin juga ikut lalai men macem ya beritanya," sesal Tarmizi.

Dia sudah memerintahkan kepada pihak Inspektorat Kabupaten Bangka pada awal tahun memeriksa setiap SKPD tetapi tidak dikerjakan oleh inspektorat.

Untuk itu sesuai batas 60 hari, dia minta SP harus mengembalikan semua uang bansos yang diduga telah diselewengkannya.

"60 hari harus dipulang semue duit itu," tegas Tarmizi.

Sedangkan mengenai masalah hukum terkait adanya dugaan penyelewengan dana bansos tersebut menurutnya urusan kejaksaan untuk mengusutnya.

Namun ditegaskan Tarmizi, SP harus mendapat sanksi sesuai undang-undang kepegawaian yang berlaku. Bahkan bisa terancam dipecat sebagai PNS jika hukuman pidananya sudah inkrah.

"Sebagai PNS harus kena sanksi dan bila nanti jadi masalah hukum dan terdakwa serta inkrah maka sesuai undang-undang ASN ape kate ketua DPRD (dipecat-red) tetap diterapkan," tegas Tarmizi.

Penulis: nurhayati
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved