Tax Amnesti Pajak Yang Belum Diselesaikan oleh Wajib Pajak

Pengampunan pajak merupakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax Amnesti Pajak Yang Belum Diselesaikan oleh Wajib Pajak
bangkapos.com/Agus Nuryadhyn
Lies Tania Tantri saat menyampaikan materi amnesti pajak, sebagai narasumber dalam acara sosisalisasi Tax Amnesti yang digelar Kadin Babel dan Kantor Pajak Prtama Bangka di Ballroom Soll Marina Bangka Tengah 

LAporan Wartawan Bangka Pos, Agus Nuryadhyn

TRIBUNNEWS.COM, PANGKALPINANG -- Pengampunan pajak merupakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dimana pajak yang belum pernah sepenuhnya diselesaikan wajib pajak terkait harta yang diungkapkan dalam surat permohonan pengampunan pajak.

Adapun kewajiban perpajakan berupa pajak penghasilan, pajak penambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak atas penjualan barang mewah,

"Pengampunan pajak, merupakan pengampunan pajak yang seharusnya terhutang yang tidak dikenai sanksi administrasi perpjakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan membayar uang tebusan," ungkap Lies Tania Tantri, managing partner Lies Tania Tantri & Associates, dalam sosialisasi tax amnesti yang digelar Kadin Bangka Belitung, Selasa (26/7/2016) di Ballroom Soll Marina Bangka Tengah.

Dijelaskan Lies bahwa subjek pengampunan pajak merupakan orang pribadi, badan, pengusaha omzet tertentu serta objek pajak atau badan belum ber NPWP.

Menurut Lies, bahwa omzet untuk tarif uang tebusan bagi wajib oajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar pada tahun sejak terakhir.

Adapun omzet tersebut dapat dibuat dalam surat pernyataan harta, kata Lies merupakan surat digunakan oleh wajib pajak untuk mengungkapkan harta, utang, nilai harta bersih, serta penghitungan dan pembayaran uang tebusan.

Penulis: agusrya
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved