Hakim Terima Suap Kena Jerat UU Korupsi

Seorang hakim bisa dijerat sanksi pidana jika terbukti atau tertangkap tangan melakukan tindak suap-menyuap terkait perkara yang ditanganinya.

Hakim Terima Suap Kena Jerat UU Korupsi
Tribunnews.com
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Seorang hakim bisa dijerat sanksi pidana jika terbukti atau tertangkap tangan melakukan tindak suap-menyuap terkait perkara atau kasus yang sedang ditanganinya.

Sanksi itu tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembaharuannya pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian diungkapkan Iwan Setiawan SH MH saat diskusi terbuka bertema 'Peran Masyarakat Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi' yang digelar di ruang pertemuan Kantor Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Selasa (2/8/2016).

Iwan Setiawan memaparkan secara detail suap menyuap yang dimaksud dalam Pasal 6, Ayat 1, huruf a (UU No 20 Tahun 2001).

"Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," jelasnya.

Iwan Setiawan juga mengutip Pasal 12, huruf c (UU No 20 Tahun 2001) tentang hakim menerima suap.

“Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili," kata Iwan Setiawan.

Penulis: ryan augusta
Editor: fitriadi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved