KPK Tak Bisa Otak-Atik Data Tax Amnesty

saat wajib pajak melaporkan harta kekayaannya, maka akan disiapkan ruangan khusus dan petugas, data dari seluruh Indonesia

KPK Tak Bisa Otak-Atik Data Tax Amnesty
Dok: Humas PDE dan Santel Setda Bangka
Sosialisasi tax amnesty kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Bangka, Kamis (4/8/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Pemerintah Indonesia menjamin seluruh data tax amnesty yang telah dilaporkan masyarakat akan dijamin kerahasiannya dan tidak bisa diotak-atik oleh institusi lainnya dengan alasan apapun.

Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa mendapatkan data tersebut karena negara telah menjamin kerahasiaannya.

Penegasan ini disampaikan Kepala KPP Pratama Bangka, Dwi Haryadi, saat sosialisasi tax amnesty kepada para pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Bangka, Kamis (4/8/2016) di Ruang Rapat Bina Praja Kantor Bupati Bangka.

Menurutnya, pada saat wajib pajak melaporkan harta kekayaannya, maka akan disiapkan ruangan khusus dan petugas, data dari seluruh Indonesia akan dikumpulkan di satu tempat dan dijaga kerahasiannya.

"Program tax amnesty yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017 dan setelah program ini ditutup dan masih ada yang belum dilaporkan maka akan dikenakan hukuman pidana maksimal 5 tahun. Untuk proses pajaknya juga akan dikenakan 30 persen dan sanksi admnistrasi 200 persen," jelas Dwi.

Dikatakannya, program ini adalah program unggulan dimana Presiden Jokowi turun langsung untuk mensosialisasikannya di Jakarta, Surabaya, dan Medan setelah undang-undang disahkan yang menjadi perhatian serius pemerintah.

"Dengan adanya tax amnesty ini diharapkan segala aset dan harta kekayaan warga Indonesia yang berada di luar negeri bisa ditarik kembali termasuk di Bangka," tegas Dwi.

Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sungailiat, Tiung Florida, menyampaikan sejumlah paparan mengenai pemanfaatan dana hasil amnesti pajak untuk aktivitas perekonomian

"Tax Amnesty ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, infrastruktur, dan pembangunan lainnya. Kalau bukan kita sebagai warga Indonesia siapa lagi yang menyelamatkan negara ini," kata Tiung Florida.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved