Breaking News:

Walhi Pun Protes Tambang Laut Beroperasi di Laut Belinyu

"Pada prinsipnya kami dan forum nelayan tolak tambang laut dan berpegang pada surat kesepakatan bersama dengan Pemprov Babel dan DPRD, yang isi ..."

Penulis: Alza Munzi | Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
Bangkapos.com/Rusmiadi
Ilustrasi: Aktivitas tambang laut dengan TI apung dipinggir pantai dan kapal isap dilaut, disekitar perarian laut Jebu, Parit Tiga, Bangka Barat, Selasa (27/5/2014) 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Alza Munzi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung (Babel) Ratno Budi menyayangkan masih ada aktivitas tambang laut di perairan Belinyu dan Kampung Nelayan II Sungailiat, meski ditolak banyak masyarakat terutama nelayan.

BACA: Polisi Gerebek Sarang Narkoba, yang Tertangkap Suami-Istri PNS Tengah Jual Togel

Ratno menyesalkan surat edaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berisi zonasi laut 0-4 mil sebagai kawasan konservasi, sehingga harus bebas dari pertambangan laut.

BACA:‎ Begini Cara Mengamati Fenomena Bintang di Langit, Ketahui Juga Syarat Lokasi Pengamatannya

"Logikanya, yang namanya aktivitas pertambangan di laut, mau 1 atau12 mil sekalipun tetap berdampak buruk terhadap ekosistem laut. Dan ini juga didukung oleh riset kita dan pihak kampus yg menemukan bahwa limbah pembuangan tailing ke laut dapat terbawa arus hingga mencapai radius 20 mil," terang Ratno kepada bangkapos.com, Sabtu (6/8/2016).‎

BACA: Beginilah Istana Keluarga Trump yang Penuh Emas Itu

"Pada prinsipnya kami dan forum nelayan tolak tambang laut dan berpegang pada surat kesepakatan bersama dengan Pemprov Babel dan DPRD, yang isi kesepakatan tersebut adalah menolak segala bentuk pertambangan timah di laut," tambahnya.‎

BACA: Risma Tegaskan Tolak Ikut Pilkada DKI Jakarta

Uday sapaan akrab Ratno juga ‎mendesak negara agar segera melakukan penegakan hukum terkait masalah pertambangan timah baik di darat maupun di laut.

Menurutnya, Harus ada pihak yang mempertanggungjawabkan kerusakan dan penurunan fungsi ekologi yang berdampak buruk pada kelangsungan hidup masyarakat babel.

"Kami yakin presiden juga tidak memahami situasi di lapangan. Jelas hal ini tidak sesuai atas laporan kami dan pimpinan nelayan ketika bertemu dengan Ibu Susi di KKP. Kami menyayangkan muatan surat tersebut masih jauh dari apa yang dikehendaki dan menjadi tuntutan para nelayan di Bangka," ungkapnya.

Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved