Breaking News:

Inilah 5 Nama yang Digadang-gadang Akan Duduki Posisi Menteri ESDM

Banyak nama muncul untuk mengisi kursi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) setelah lengsernya Arcandra Tahar

Kompas/Wisnu Widiantoro
Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar. 

Bahkan Pers dan komunitas korporasi di Hanoi, Vietnam, memberi nama bagi Dwi Soetjipto yaitu, Vu Van Qui atau Vu Vi Tho.

Sebelumnya, Dwi menjabat sebagai Direktur Utama PT Semen Gresik Persero sejak tahun 2005, kemudian pada awal tahun 2013 PT Semen Gersik Persero resmi bertranformasi menjadi PT Semen Indonesia Tbk.

Tahun 2009, Dwi Soetjipto meraih gelar Doktor Ilmu Manajemen Kekhususan Manajemen Strategis dari Universitas Indonesia (UI).

Sebelumnya menyandang gelar Magister Manajemen dari Universitas Andalas Padang, dan gelar Insinyur dari Fakultas Teknik Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Untuk prestasi kepemimpinannya sebagai eksekutif korporasi dan sumbangsih terhadap pembangunan almamaternya, ia pernah dinobatkan sebagai alumnus terbaik dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA-ITS).

3. Pramono Anung

Selain nama Dirut Pertamina, penelusuran Tribunnews.com mendengar juga ada nama Politikus PDI-Perjuangan yang kini menjabat Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang disebut-sebut akan mengisi posisi Menteri ESDM.

Politikus PDI Perjuangan yang lahir di Kediri, Jawa Timur itu punya latarbelakang pendidikan sarjana di Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung (1982) dan Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (UGM) (1990).

Pada 11 Januari 2013, Pramono resmi menyandang gelar doktor Ilmu Komunikasi Politik dari Universitas Padjajaran.

Latarbelakang pertambangan pun pernah dijalaninya saat bekerja sebagai Direktur PT. Vietmindo Energitama, Vietnam (1979-1982).

Profile Pramono

Ia terlahir dari pasangan R Kasbe Prajitna dan Sumarni, Pramono Anung sebagai anak ke-3 dari 7 bersaudara.

Pram begitu ia biasa disapa adalah ayah dua putra yang mengawali karirnya sebagai seorang pengusaha. Ia menggeluti dunia bisnis dengan banyak memangku posisi penting, misalnya direktur di PT Tanito Harum (1988-1996) dan PT Vietmindo Energitama (1979-1982), serta komisaris di PT Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999).

Karier politiknya dirintis dari bawah dengan bergabung menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan total dalam pengabdiannya sebagai wakil rakyat.

Pada 2000, Pram berhasil menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, ia bertugas menggerakan roda partai hingga ke daerah-daerah.

Tahun 2005, Pram naik jabatan menjadi Sekretaris Jenderal PDIP. Sebagai Sekjen PDIP. Ia menjadi penggerak untuk memastikan semua organ partai bekerja memenangkan Megawati dalam Pemilu 2009.

Pram juga pernah terpilih menjadi tokoh pemimpin muda berpengaruh tahun 2008 versi majalah Biografi Politik. Banyak yang mengatakan penghargaan ini akan mendongkrak popularitas Pramono untuk maju sebagai capres 2009. Namun Pramono justru tak mau bermimpi.

Selain itu, Pramono juga pernah dilibatkan dalam tim khusus yang merancang pertemuan Ciganjur Dua. Pertemuan yang melibatkan Abdurrahman Wahid, Amien Rais, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Megawati Soekarnoputri pada tahun 1999 lalu.

Saat itu sejumlah petinggi partai kala mengklaim bahwa pertemuan Ciganjur Dua itu akan diperluas hingga merangkul semua tokoh pro demokrasi.

Setelah mengundang Sri Sultan ke kediaman Megawati di Teuku Umar dua bulan berikutnya, Pramono bersama Taufik Kiemas menemui Amien Rais di kediaman Amien di Kebayoran, Jakarta Selatan.

Pada tahun 2009 Pram, ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPR RI masa bakti 2009-2014, berdampingan dengan Marzuki Ali dari Fraksi Demokrat. Kiprah Pramono di DPR RI semakin mengukuhkan posisi PDIP sebagai partai besar di Indonesia, walaupun bukan partai penguasa, sekaligus menjadi pembuktian bahwa seorang Pramono Anung merupakan politisi yang mumpuni di bidangnya dan memiliki kualifikasi sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Pada 11 Januari 2013, dia resmi menyandang gelar doktor ilmu komunikasi dari Universitas Padjajaran. Dia lulus dengan hasil cumlaude. Pramono berhasil mempertahankan disertasinya berjudul "Komunikasi Politik dan Interpretasi para Anggota DPR Kepada Konstituen Mereka."

Disertasi ini dibuat berdasarkan penelitian atas 21 anggota DPR terkait motivasi dan komunikasi politik dalam Pemilu 2009. Kini pada periode 2014-2019 Pramono kembali dipercaya menjadi Anggota Komisi I DPR RI.

4. Satya Widya Yudha

Politikus Golkar yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha didorong untuk duduk di posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang saat ini dijabat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat sementara.

Adalah Wakil Ketua Komisi VII, Fadel Muhammad, yang pertama kali menyebutkan yang layak menggantikan posisi Arcandra Tahar sebagai menteri ESDM yaitu Satya Widya Yudha.

"Satya itu bagus, dia kan termasuk yang digadang-gadang silahkan saja tidak apa-apa," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Fadel menilai, selain Satya masih ada anggota Komisi VII lainnya yang berpotensi untuk menggantikan Arcandra menjadi menteri.

Hanya saja, Fadel menyerahkan keputusan tersebut kepada presiden.

"Banyak di komisi VII, banyak dari Demokrat ada, partai-partai lain ada. Cuma apakah presiden mau ambil dari partai kan belum tentu. Serahkan ke presiden," ujarnya.

Mengenai adanya kasus dwikewarganegaraan yang dimiliki oleh Arcandra, Fadel menegaskan bahwa dirinya sangat kecewa karena presiden tidak berhati-hati saat melakukan seleksi dan meminta agar cepat menunjuk menteri yang baru.

"Ya sama pemerintah yang mengadakan seleksi kita kaget kok bisa seperti begitu. Padahal kan ini kerja harus cepat. Ya sudah segera saja ganti yang lain. Cari juga profesional yang baru lah," kata Fadel.

Profile Satya

Satya Widya Yudha memiliki 23 tahun pengalaman di industri minyak dan gas bumi (migas) baik di dalam dan luar negeri.
Satya mengemban tugas sebagai anggota DPR periode 2009 – 2014. SW Yudha duduk sebagai anggota Komisi VII yang mengawasi dan menangani permasalahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Riset dan Teknologi (Ristek) dan Lingkungan hidup (LH).

Pada Tahun 2014-2019, ia kembali ditugaskan menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. Januari 2016, Satya Widya Yudha dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI.

Dia diangkat sebagai Ketua Delegasi Parlemen Indonesia untuk Pertemuan WTO Parlemen pada tahun 2011. SW Yudha juga aktif memimpin Kaukus Green Economy di DPR RI.

Satya menikah dengan Diah Ambarsari dan memiliki 2 anak.

Pendidikan

S1, Teknik Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), Surabaya
S2, Oil and Gas Project Quality Management , Cranfield University School of Industrial and Manufacturing Science di Bedford, United Kingdom.

5. Arcandra Tahar

Isu Acandra Tahar akan kembali menjabat sebagai Menteri ESDM setelah mendapat kewarganegaraan Indonesia mencuat.

Sebelumnya, karena memiliki dua kewarganegaraan, status Arcandra Tahar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) kini menjadi tidak jelas.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menyebut masalah itu harus diselesaikan.

"Harus diperjelas kewarganegaraannya, tentu nanti ada upaya untuk menyelesaikan," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan, di komplek parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (18/8/2016).

Ia mengatakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, adalah seseorang yang punya kemampuan lebih di bidangnya.

Bahkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno disebut mengusulkan agar Pemerintah memberikan status Warga Negara Indonesia (WNI) kepada Arcandra Tahar.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Freddy Harris ada mengatakan pemberian status kewarganegaraan tersebut agar Indonesia bisa memanfaatkan keahlian Arcandra.

"Karena jasanya dan ada kepentingan negara di situ. Arcandra ini punya paten yang akan nanti memberikan masukan kepada negara," kata Freddy saat dihubungi, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Selain itu, kata dia, Arcandra cukup ahli dalam menghemat keuangan negara walau hanya 20 hari menjabat sebagai menteri energi dan sumber daya alam.

Menurut Freddy, Arcandra bisa memiliki lagi status WNI jika DPR cepat memberikan persetujuan rencana tersebut.
Freddy mengaku bisa Pemerintah bisa menyiapkannya dalam waktu satu pekan.

"Jadi itu yang akan kita tempuh. Prosedurnya Pemerintah akan sudah siap. Semua nanti DPR akan kita minta untuk berikan pertimbangan," ujar Freddy.(*)

Editor: Iwan Satriawan
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved