Antisipasi Defisit Anggaran, Pemkot Pangkalpinang Potong 10 Persen Anggaran SKPD

Pemerintah Kota Pangkalpinang membuat sejumlah kebijakan mulai dari pemotongan anggaran kegiatan sekitar 10 persen setiap SKPD

Antisipasi Defisit Anggaran, Pemkot Pangkalpinang Potong 10 Persen Anggaran SKPD
bangkapos.com/Zulkodri
Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian ketika membeeikan penghargaan kepada pemenang UMKM terbaik se Kota Pangkalpinang, foto diambil beberapa waktu lalu 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS. COM, BANGKA -- Adanya pengurangan dana Perimbangan dari APBN ditambah defisit APBD 2017. Pemerintah Kota Pangkalpinang membuat sejumlah kebijakan mulai dari pemotongan anggaran kegiatan sekitar 10 persen setiap SKPD, serta rencana adanya pengurangan jumlah honorer di pemerintah Kota Pangkalponang.

Wakil Walikota Pangkalpinang, M Sopian kepada bangkapos.com, Selasa (23/08/2016) mengakui saat ini, Kota Pangkalpinang mengalami krisis keuangan lantaran adanya pemotongan dana perimbangan dari pemerintah pusat.

"Pemotongan dana perimbangan ini, berimbas terhadap kegiatan SKPD baik terhadap tigas pokok maupun pilihan. Makanya kita harus pandai menyikapi, sesuai dengan skala prioritas, " ucapnya.

Walaupun ada pengurangan anggaran setiap SKPD, janji Sopian kegiatan yang menyentuh pelayanan pokok atau yang menyentuh langsung masyarakat tidak akan dipotong. Kalaupun tidak dianggarkan di dalam SKPD akan dialokasikan mengunakan anggaran lain.

"Kalau kegiatan itu bener prioritas tetap kita laksanakan, kita akan berusaha pwmenuhan anggaran itu, contoh di dukcapil misal alat atau mesin pembuat KTP dan KK ruaak alatnya membutuhkan dana 100 miliar. Sedangkan mereka tidak teranggarkan. Mereka bisa mengajukan ke walikota. Anggaran ini, mau tidak mau, suka tidak suka tetap dijalankan. Karena pelayanan ini, pelayanan pokok SKPD kepada masyarakat. Intinya kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat dan tidak bisa ditunda tidak akan dipotong, " ucapnya.

Selain pemotongan anggaran kegiatan SKPD, pihaknya sedang melakukan pengkajian dan evaluasi soal penguramgan tenaga honorer di Kota Pangkalpinang untuk mengantisipasi defisit anggaran pwmerintah Kota Pangkalpinang.

"Tidak menutup kemungkinan, akan ada pengurangan tenaga honorer. Cuma kita harus melakukan kajian dan evaluasi terlebih dahhlu, sejauh mana kemampuan keuangan daerah maupuan kebutuhan akan tenaga honorer ini, " ucapnya.

Diakui Sopian kalau mau terbuka kadang penempatan honorer ini, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan pengkajian kembali.

"Kalau mau terbuka, ada SKPD yang PNS nya delapan, honorernya juga delapan. Ini kadang memang tidak sesuai kebutuhan. Jadi pengurangan honorer ini, ada kemungkinan hanya saja yang jadi pwrtimbangan kita juga efek domino kebelakang, apalagi kita sedang krisis keuangan," ungkapnya.

Terpisah Kepala BKD Kota Pangkalpinang, Agus Supriyadi melalui Kabid Mutasi Rico Ariputra sebelumnya mengatakan hingga Desember 2015 jumlah tenaga honorer di Kota Pangkalpinang sebanyak 1292 orang.
Jumlah tersebut, dipeekirakan masih bertambah lantaran maaih ada satuan kerja pwrangkat daerah yang belum melaporkan data lengkap pegawai honorernya.
untuk pegawai honorer ada empat kategori yaitu, Pekerja Harian Lepas (PHL), Pekerja Harian Tetap (PHT), honorer daerah dan honorer kegiatan.

"Saat ini jumlah tenaga honorer tidak sebanding lurus dengan kebutuhan. Ditambah lagi, sampai saat ini belum ada analisa kebutuhan, serta berapa jumlah pasti tenaga honorer di masing-masing satuan kerja (saker). Honorer ini, embrionya akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ujar Rico

Menurut Rico, satker atau SKPD memiliki hak mengangkat tenaga honorer dengan catatan tetap berkoordinasi dengan BKD dan ada alokasi anggaran dan sesuai kemampuan anggaran daerah.

Penulis: zulkodri
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved