Hot News

Ada Beking Penolakan Hutan Tanam Industri di Bangka Barat

Tanggapan itu disampaikan Nazalyus terkait penolakan HTI yang dilakukan puluhan warga Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat.

Ada Beking Penolakan Hutan Tanam Industri di Bangka Barat
agro.kemenperin.go.id
Ilustrasi Hutan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA --  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung, Nazalyus menduga ada beking yang mendorong masyarakat menolak Hutan Tanaman Industri di Kabupaten Bangka Barat. Pasalnya, penerbitan izin HTI bukan hal yang main-main. Selain proses yang cukup panjang, waktu yang dibutuhkan pun cukup lama.

"Masyarakat yang menolak ini perlu dipertanyakan, apa dasarnya karena kan ini hutan negara, lima tahun pusat melakukan verifikasi dan mengkaji itu bukan hal yang main-main," kata Nazalyus saat dihubungi Bangka Pos, Rabu (24/8).

"Menurut ku yang menolak ini dibekengi tiga macam orang yang biasa maling kayu atau illegal logging, illegal farming yang berkebun dalam kawasan takut kebunnya ketahuan, kemudian illegal minning yang biasa nambang-nambang dalam kawasan yang tidak punya izin," lanjutnya.

Tanggapan itu disampaikan Nazalyus terkait penolakan HTI yang dilakukan puluhan warga Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat. Puluhan warga itu datang ke Kantor DPRD Bangka Barat dan memberikan proposal penolakan HTI. diterima Ketua DPRD Hendra Kurniady, Wakil Ketua II M Ali Purwanto, dan sejumlah anggota fraksi di DPRD Babar.

"Kami datang ke sini untuk menyampaikan aspirasi kami yang menolak rencana program HTI," kata Ruslan, seorang perwakilan warga menyampaikan aspirasinya, Rabu (24/8) siang.

Ruslan menambahkan mereka meminta DPRD mengambil langkah terkait adanya rencana program dan kegiatan HTI yang dikelola PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS). Menurutnya, pihak PT BRS mulai melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahkan pihak perusahaan telah menempel dan menyebar sejumlah brosur rekrutmen sebagai pekerja PT BRS.

Pada kesempatan itu, Ruslan juga menyampaikan proposal yang berisi alasan warga Kecamatan Simpang Teritip menolak keberadaan HTI. "Kami minta anggota DPRD menindaklanjuti isi proposal tersebut," ujarnya.

Ketua DPRD Bangka Barat Hendra Kurniadi mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan, terkait rencana kegiatan HTI di Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan PT BRS. Rencananya, dalam dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk tim Badan Musyawarah (Banmus) membahas aspirasi warga tersebut.

"Rencananya juga kita akan panggil pemerintah daerah dan PT BRS," kata Hendra.

Lima tahun
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Babel, Nazalyus mengatakan PT BRS mendapat izin HTI setelah mengurus perizinan selama lima tahun. BRS termasuk satu dari delapan perusahaan yang mengantongi izin HTI di Babel. Dan kebetulan, BRS pulau yang memiliki izin kawasan yang paling luas yaitu 58 ribu hektare.

Halaman
12
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved