Begini Ternyata Jawaban Ahok Saat Didatangi Perwakilan PBB yang Protes Penertiban

"Dulu kan (Komnas HAM) sudah pernah laporin saya ke PBB, datang kok, masih ada videonya orang PBB mungkin dilaporin dari komnas HAM, saya..."

Begini Ternyata Jawaban Ahok Saat Didatangi Perwakilan PBB yang Protes Penertiban
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat berfoto bersama warga di Rusun Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis (25/8/2016). 

BANGKAPOS.COM, GAMBIR -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku pernah didatangi perwakilan dari Perserikatan Bangsa Bangsa yang membahas soal penertiban di Jakarta.

BACA: Bikin Heboh Media Sosial, Pria Ini Mendadak Batalkan Lamaran Karena Kejujuran 'Kekasih Cantiknya'

Ia menduga perwakilan PBB itu datang karena Komnas HAM telah melaporkannya kepada PBB.

"Dulu kan (Komnas HAM) sudah pernah laporin saya ke PBB, datang kok, masih ada videonya orang PBB mungkin dilaporin dari komnas HAM, saya tidak tahu. Datang dari PBB bagian untuk pengungsi, oh ngoceh-ngoceh, cewek, dari orang Brasil," ujar Basuki atau Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (26/8).

BACA: Ternyata Inilah Atlet yang Bersinar pada Olimpiade Rio 2016

Kepada perwakilan PBB itu, Ahok langsung menunjukkan gambar rumah susun yang disediakan untuk warga terdampak penertiban.

Ahok lantas menantang perwakilan PBB itu untuk menyebutkan daerah lain yang menyediakan rumah susun sebaik Jakarta. Kata Ahok, perwakilan PBB itu langsung terdiam.

BACA: Raffi Ahmad Disarankan Tinggalkan 'Fatamorgana', Jika Tidak Ingin Terjadi Hal Ini

"Lu kasih tahu gua negara mana yang pindahin orang dapat full furnish, ada kulkas, ada TV, lu kasih tahu gua dong. Dia pingin tahu rencana pembangunan rumah susun berapa banyak. Aku paparin semua rumah susun, langsung diam," ujar Ahok.

"Lu enggak usah atur gua deh, gua bilang," tambah Ahok.

Ahok sendiri merasa kesal dengan Komnas HAM yang mengeluarkan catatan negatif mengenai kondisi warga terdampak penertiban Kalijodo.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, hanya ada 200 kepala keluarga Kalijodo yang ditampung di Rusun Marunda.

Ada 14 KK yang memilih keluar dari rusun karena tidak mampu membayar uang sewa sebesar Rp 300.000 per bulan.

Selain itu, Komnas HAM mencatat ada 135 anak yang telah kehilangan hak menempuh pendidikan. (Kompas.com)

Editor: asmadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved