Belum Ada Pejabat Babel yang Ikut Tax Amnesty

Padahal, aparat perpajakan akan menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pejabat ke Komisi Pemberantasan Korup

Belum Ada Pejabat Babel yang Ikut Tax Amnesty
THINKSTOCK
Ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Penyelenggara negera di Bangka Belitung (Babel) kerap mengimbau masyarakat agar terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty). Namun, hingga penghujung Agustus ini, belum ada penyelenggara negara di Negeri Serumpun Sebalai yang memanfaatkan program yang berlaku sejak 1 Juli 2016 tersebut.

Padahal, aparat perpajakan akan menggunakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pejabat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pembanding.

Amnesti pajak sendiri merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Program ini bukanlah sebuah kewajiban, namun hak atau pilihan bagi wajib pajak.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang, Fadjar Julianto mengatakan belum melihat adanya penyelenggara negara atau pejabat yang memanfaatkan program tax amnesty melalui KPP yang dipimpinnya.

"Sejauh ini setahu saya kebanyakan pengusaha. Setahu saya belum ada sampai saat ini penyelanggara negara yang melaporkan, karena orang juga butuh mempertimbangkan dan menghitung-menghitung juga. Waktunya juga masih panjang hingga nanti Maret 2017," ujar Fadjar saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (30/8).

Dia mengatakan, siapa saja bisa memanfaatkan program pengampunan pajak jika merasa belum melaporkan harta atau asetnya dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT). Wajib pajak juga bisa memilih mengikuti tax amnesty pada periode mana mengingat panjangnya waktu yang disediakan.

Adapun semua angka dan data terkait wajib pajak peserta tax amnesty dijamin kerahasiannya. "Karena, ini kan sifatnya rahasia, sama seperti SPT. Kita enggak boleh, kecuali kalau beliau (wajib pajak--red) sendiri yang ngomong boleh. Kalau dalam konteks ini dan itu dijamin undang-undang. Kalau saya yang ngomong, nanti saya bisa dipidana," kata Fadjar.

Dalam SPT yang dilaporkan penyelenggara negara, pihaknya juga melakukan pengujian dari data eksternal. Contohnya, mencocokkan LHKPN dengan SPT yang dilaporkan.

"Sistem pelaporan pajak kita itu self-assessment. Jadi, semua pelaporan SPT dan penghasilan diserahkan ke wajib pajak berapa besarnya, berapa hartanya. Tapi, kita harus melakukan pengujian itu terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Berbagai cara, satu caranya dengan penyandingan data eksternal itu termasuk LHKPN," tuturnya.

Fadjar menyebutkan, pihaknya masih menemukan adanya ketidaksesuaian antara SPT yang dilaporkan dengan LHKPN. Jika ditemukan selisih, pihaknya memberikan imbauan kepada wajib pajak agar mengklarifikasi. Apabila wajib pajak tidak merespons maka pihaknya akan melakukan pengujian lebih dalam, seperti melakukan pemeriksaan, peminjaman dokumen, bahkan melakukan pemanggilan.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved