Breaking News:

Pakar Hukum Ini Sebut Alasan Dasar Ahok Ajukan Uji Materi Pasal Cuti Petahana Cukup Jelas

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai, dasar pengajuan gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Editor: Asmadi Pandapotan Siregar
kompas.com
Mantan Wamenkumham Denny Indrayana di Kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (5/3/2015). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menilai, dasar pengajuan gugatan uji materi UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, cukup jelas.

Dalam gugatannya, Ahok beralasan bahwa gugatan diajukan karena Pasal 70 ayat 3 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah merugikan.

Pasal tersebut mewajibkan petahana cuti selama masa kampanye. Sementara, Ahok tidak ingin mengajukan cuti saat mencalonkan diri dalam Pilkada DKI.

Ia beralasan, ingin mengawal APBD DKI 2017. Menurut Denny, alasan yang digunakan Ahok bisa dijadikan dasar pengajuan uji materi.

"Ahok sebagai pemohon legal standing-nya, kerugian konstitusional itu bisa jadi hal yang akan terjadi. Jadi untuk mengantisipasi bisa dijadikan dasar atau alasan untuk mengajukan permohonan ini, walaupun belum menjadi (gubernur)," ujar Denny, saat dihubungi, Kamis (2/9/2016).

"Yang akan terjadi pun bisa dijadikan dasar. Itu potensi, boleh dijadikan alasan untuk ajukan gugatan," lanjut mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini.

Sebelumnya, Ahok menganggap kewajiban cuti kampanye bagi calon petahana telah melanggar Pasal 27 ayat 1 UUD 1945.

Pasal tersebut berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Menurut Basuki, Pasal 27 UU Pilkada yang mewajibkan petahana cuti kampanye itu telah menyebabkan adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum, yakni terkait dengan masa jabatan petahana dan masa jabatan presiden.

Dengan adanya aturan cuti bagi petahana selama kampanye, menurut dia, masa jabatan petahana kemungkinan berkurang.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved