Tarmizi Akui Pembahasan KUPA PPAS dengan DPRD Melalui Diskusi yang Hangat

ota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini merupakan irisan bagian maupun titik temu antara siklus perencanaan dengan siklus

Tarmizi Akui Pembahasan KUPA PPAS dengan DPRD Melalui Diskusi yang Hangat
Bangkapos.com/Nurhayati
Bupati Bangka didampingi Pimpinan DPRD Kabupaten Bangka melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBDP 2016, Senin (5/9/2016) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengakui pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2016 antara pihak eksekutif dan legislatif melalui diskusi yang hangat.

Namun ia menilai pembahasan tersebut dapat dilalui dengan baik dalam nuansa kemitraan yang egaliter.

Menurutnya, nota kesepakatan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 ini merupakan irisan bagian maupun titik temu antara siklus perencanaan dengan siklus pengganggaran.

"Tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif merupakan bentuk komitmen nyata serta mulia dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Bangka yang demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju Bangka Bermartabat," kata Tarmizi dalam sidang paripurna khusus DPRD dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS APBDP 2016, Senin (5/9/2016) di ruang paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Diakuinya, nota kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD 2016 yang telah disepakati ini diarahkan untuk mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Disisi lain melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional menyebabkan kapasitas fiskal pemerintah pusat untuk melakukan fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi mengalami kontraksi negatif," papar Tarmizi.

Dikatakannya, efek pengganda dari serangkaian potret keuangan negara tersebut secara langsung mempengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas desentralisasi sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah terutama terkait alokasi belanja modal (capital expenditure).

Untuk itu lanjutnya kebijakan umum dan prioritas belanja daerah dalam APBD perubahan ini lebih fokus pada bagaimana mengintervensi pendapatan daerah, mengoreksi belanja daerah dan menyesuaikan pembiayaan daerah.

Dijelaskannya, dari sisi pendapatan, kebijakan dan prioritas pertama, diarahkan pada optimalisasi pendapatan dengan berbagai cara yang elegan, diantaranya:

Halaman
12
Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved