Jembatan Emas Terutang Rp 35 Miliar

Dana itu katanya terbagi dua kontraktor, PP Rp 14 miliar dan HK berkisar Rp 22 miliar.

Jembatan Emas Terutang Rp 35 Miliar
Bangka Pos/Resha Juhari
Jembatan Emas 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Jembatan Emas ternyata masih memiliki masalah selain masalah lahan, dan pengerjaan. Permasalahan ini adalah adanya utang pemerintah kepada kontraktor yang jumlahnya berkisar Rp 35 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Babel, Samsuardi mengatakan saat ini pihaknya meminta BPKP untuk melakukan audit mengenai adanya eskalasi jembatan senilai Rp 35 miliar. Dana itu katanya terbagi dua kontraktor, PP Rp 14 miliar dan HK berkisar Rp 22 miliar.

"Untuk eskalasi nanti kita anggarkan, kalau ada yang lebih penuh dihitung ulang BPKP, memang pengajuannya, Rp 22 miliar untuk HK, PP Rp 14 miliar, sekitar Rp 35 miliar totalnya," kata Samsuardi, Kamis (8/9/2016).

Samsuardi mengatakan peresmian pun kemungkinan akan dilakukan pada November sampai permasalahan utang selesai. Ia mengatakan jika jembatan tersebut masih terutang pemerintah akan malu.

Kepala Dinas PU Babel, Hasanuddin mengatakan saat ini pihanya masih menunggu payung hukum dan aturan yang jelas. Sebab jika tidak ada itu pihaknya tidak berani untuk membayar.

"Kita tidak akan bayar jika aturannya dan payung hukumnya belum jelas. Itu terjadi sekitar tahun 2010-2012 itu dana dulu sangat terbatas, ada beberapa proyek harus diselesaikan, lalu selesaikan fisikya dulu, kalau sudah klaim berakhirnya kontrak oleh LKPP dibolehkan dibayar, kecuali klaimnya belum dibayar, jadi dijembatan itu berhutang dulu, meyelesiakan kontruksinya," kata Hasanuddin.

Terutangnnya biaya untuk konstruksi Jembatan Emas, lanjut Hasanuddin, karena proyek itu merupakan program multiyears. Tahun itu katanya terjadi saat tahun jamak, atau esklasi kontrak satu tahun.

"Kalau bunga kena kalau mereka mau, tapi mereka tidak mau ada bunga. Kontrak multi years hukumnya wajib dibayar, esklasi kontrak 1 tahun anggaran, jadi masalah akhirnya, dan harus diselesaikan tahun ini," katanya.

Dikatakan Hasanuddin, jika tidak ada pembayaran utang ke kontraktor, kemungkinan pihak tersebut akan melayangkan PTUN. Namun, permasalahan itu sudah menemui titik terang karena Senin lalu sudah menemui mendagri untuk konsultasi.

"Saat ini tinggal sistem pembayarannya, kita minta audit dengan BPKP, setelah itu baru kita melakukan proses pembayar," ujar Hasanuddin.

Michael, perwakilan HK, kontraktor yang membangun Jembatan Emas mengakui adanya utang pemda kepada pihaknya. Namun dia tersenyum saat disinggung tentang bunga dari utang tersebut.

"Ada, cuma tidak ada bunga, seharusnya ada ya he..he..," kata Michael. (l4)

Penulis: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved