Komisi Pengawas Demokrat Akan Periksa Ruhut dan Hayono Terkait Dukungan Terhadap Ahok

Partai Demokrat tidak resah dengan sikap dua kadernya yang membelot dari keputusan partai. Dua kader Demokrat itu yakni Hayono Isman dan Ruhut ...

Komisi Pengawas Demokrat Akan Periksa Ruhut dan Hayono Terkait Dukungan Terhadap Ahok
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Anggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (12/3/14). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrat tidak resah dengan sikap dua kadernya yang membelot dari keputusan partai.

Dua kader Demokrat itu yakni Hayono Isman dan Ruhut Sitompul.

Mereka dukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di Pilkada DKI Jakarta.

Padahal, Partai Demokrat mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI.

"Kami anggap itu hal yang tidak meresahkan kami. Bukan hal yang istimewa. Kami sadari ruang demokrasi sudah sangat terbuka tidak ada batas," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Apalagi, kata Didik, warga ibukota sudah cerdas memahami karakter politikus.

Ia mengingatkan setiap kader memiliki tugas besar di partai politik.

Dimana, parpol memiliki kebijakan serta keputusan.

"Setiap kader harus representasikan apa yang menjadi kebijakan partai. Termasuk kader yang saat ini berbeda dengan keputusan partai," kata Didik.

Anggota Komisi III DPR itu berharap Ruhut dan Hayono Isman memahami fatsun politik sehingga menaati keputusan partai yang mengusung Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.

"Bahwa sudah menetapkan hati di parpol tahu konsekuensinya, parpol sudah beri kesempatan ruang untuk kadernya besarkan diri sesuai jalur partai," kata Didik.

Ia mengingatkan seorang kader menjadi hebat karena kontribusi yang diberikan partai politik.

Bila partai telah memutuskan, Didik mengatakan wajib bagi kader menjalankannya.

"Ketika ada kader yang aspirasi pribadinya tidak sesuai dengan kepentingan parpol ada keinginan yang tidak terakomodir partai. Maka kalau tidak bisa dikonsolidasikan tentu secara administrasi partai melakukan pemerikaaan melalui komisi pengawas," ungkapnya.

Penulis: Ferdinand Waskita

Editor: asmadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved