Ruhut dan Hayono Isman 'Berkhianat', Tunggu Keputusan Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Ruhut dan Hayono Isman 'Berkhianat', Tunggu Keputusan Demokrat
KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Anggota DPR, Ruhut Sitompul, keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, setelah diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pusat olahraga Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Rabu (12/3/14). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrat dalam pertemuan bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memutuskan mengusung pasangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni dalam Pilkada DKI Jakarta.

Berseberangan dengan keputusan itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul jauh-jauh hari sudah menyatakan dukungannya kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Menyusul kemudian, Anggota Dewan Pembina Hayono Isman yang menyatakan hal serupa.

Atas adanya perbedaan pendapat antara Ruhut dan Hayono dengan Partai Demokrat, isu pemecatan pun kemudian bergulir. Sebab, sangat jelas kedua kader tersebut tidak sepaham dengan partai yang menaungi.

Lantas, apakah sebagai kader partai Demokrat Ruhut dan Hayono pantas dipecat?

Secara sederhana, Partai Politik dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang terorganisir, dimana anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut ada satu poin yang tak bisa dilepaskan, yakni kesolidan para anggota di dalamnya. Kemudian agar partai tersebut menjadi solid, muncul kontrak politik yang kemudian menjadi kode etik para anggotanya.

Maka dari itu, menjadi persoalan krusial jika ada satu atau beberapa anggotanya justru berlainan pendapat. Pemecatan, menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil oleh partai.

Begitu juga dengan Ruhut dan Hayono. Sebab sebagai kader, keduanya mempunyai keterikatan politik dengan Partai Demokrat, yakni ketika dukungan terhadap Agus-Sylviana di Pilkada DKI Jakarta nanti telah dideklarasikan Partai Demokrat maka dapat diartikan menjadi keputusan yang harus ditaati bersama.

"Memang etika politiknya harus begitu. Semua kader Partai Demokrat harus mendukung Agus-Sylvi," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan saat dihubungi, Minggu (25/9/2016).

Halaman
12
Editor: fitriadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved