Baznas Kabupaten Bangka Sosialisasikan Pengumpulan Zakat Profesi di Sekwan

Pada tahun 2016 ini Baznas Kabupaten Bangka mendapat target Rp 2 milyar tetapi zakat, infak dan sadaqoh yang baru terkumpul sekitar Rp 1 milyar

Baznas Kabupaten Bangka Sosialisasikan Pengumpulan Zakat Profesi di Sekwan
IST
Ketua Baznas Kabupaten Bangka H. M. Nasir Hasan 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bangka mensosialisasikan mengenai UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangka, Selasa (4/10/2016) di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Bangka.

Pada tahun 2016 ini Baznas Kabupaten Bangka mendapat target Rp 2 milyar tetapi zakat, infak dan sadaqoh yang baru terkumpul sekitar Rp 1 milyar.

Sosialisasi ini menurut Ketua Baznas Kabupaten Bangka H Nasir Hasan, dianjurkan pemerintah agar disosialisasikan ke semua instansi pemerintah maupun swasta.

"Setelah kita dilantik tanggal 9 Mei 2016 mulai mengadakan sosialisasi ke berbagai instansi karena itu menyangkut zakat profesional. Karena zakat profesi ini adalah zakat yang dikeluarkan oleh semua karyawan itu apabila sudah mencapai haul/nisabnya itu wajib mengeluarkannya dan mengeluarkannya setiap bulan dua setengah persen," jelas Nasir kepada bangkapos.com.

Menurutnya, pembayaran zakat profesi ini berlaku untuk PNS maupun anggota dewan. Oleh karena itu pihaknya mengadakan sosialisasi mengenai zakat profesi tersebut agar mereka paham.

"Kalau tidak disosialisasi tidak tahu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 ini ada PP-nya Nomor 14 Tahun 2014 ditambah lagi instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2014 artinya betul-betul pemerintah ini memberikan perhatian penuh kepada pengelolaan zakat," ungkap Nasir.

Untuk itu, Baznas Kabupaten Bangka berharap di sekretariat dewan dibentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) untuk membantu Baznas mengumpulkan zakat profesi dari para PNS dan anggota dewan. Nanti UPZ menyetorkan uang zakat yang terkumpul kepada Baznas untuk mendistribusikannya kepada pihak fakir miskin di Kabupaten Bangka.

Disinggung bagaimana jika ada PNS maupun dewan tidak setuju, menurutnya tergantung masing-masing individu. "Kalau pun istilahnya mau taat kepada agama, kepada undang-undang silahkan, dak taat pun tergantung kepada masing-masing individu," jawab Nasir.

Menurutnya tidak ada paksaan karena ibadah kepada Allah tidak ada paksaan. "Nggak ada paksaan jadi diserahkan kepada mereka masing-masing," kata Nasir.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved