Jokowi Baru Sadar Hukum Masih Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas

Menurut Jokowi, bila ketidakpastian hukum dibiarkan begitu saja, maka dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat.

Jokowi Baru Sadar Hukum Masih Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas
TRIBUNNEWS/BIRO PERS/HO
Presiden Joko Widodo meninjau langsung pemeriksaan di Kementerian Perhubungan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan Polisi terhadap pejabat di Kemenhub, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Pejabat di Kemenhub tertangkap tangan melakukan praktik pungli perizinan di laut dan darat. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk melakukan reformasi hukum secara menyeluruh untuk melindungi dan memberi keadilan bagi rakyat.

Praktik penyelenggaraan hukum di Indonesia yang belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita Indonesia sebagai negarahukum disadari penuh oleh Presiden Joko Widodo.

Tak ingin berdiam diri, Selasa, (11/10/2016), Presiden bersama dengan jajarannya menyelenggarakan rapat terbatas mengenai reformasi hukum.

Rapat terbatas yang diselenggarakan di Kantor Presiden tersebut membicarakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum di Indonesia.

"Hukum masih dirasa cenderung tajam dan runcing ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dalam indeks persepsi korupsi dunia tahun 2015, kita masih di urutan 88. Begitu pula dalam indeks rule of law 2015, kita di peringkat 52," terang Presiden di awal pengantarnya pada rapat terbatas.

Hal tersebut dirasa mengusik Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, bila ketidakpastian hukum tersebut dibiarkan begitu saja, maka dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat pada hukum dan institusi-institusi penegak hukumitu sendiri.

"Hal ini tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh lagi terjadi. Apalagi di era kompetisi seperti sekarang ini, kepastian hukummerupakan suatu keharusan bagi sebuah negara agar mampu bersaing di tingkat regional," ujarnya.

Untuk itu, setidaknya terdapat tiga hal yang diinstruksikan oleh Presiden kepada jajarannya untuk melakukan reformasi hukumsecara besar-besaran.

Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukumyang berkualitas.

Halaman
1234
Editor: fitriadi
Sumber: Tribun Bogor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved