Kementerian ATR/BPN Tandatangani MoU dengan Pemprov DKI Jakarta

Penandatanganan dilakukan langsung antara Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan A. Djalil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

Kementerian ATR/BPN Tandatangani MoU dengan Pemprov DKI Jakarta
ist
Penandantangan Mou antar Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov DKI Kamis (13/10/2016) 

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA--Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) hari ini Kamis (13/10/2016) menandatangi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU) dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta tentang penanganan permasalahan tanah dan legalisasi aset di wilayah DKI Jakarta.

Penandatanganan dilakukan langsung antara Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan A. Djalil dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan keduanya pada Agustus lalu.

Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam pressrealasse yang diterima mengatakan kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mempercepat proses legalisasi aset milik masyarakat serta aset milik Pemprov DKI Jakarta.

“Ini bagian dari program nasional pemerintah untuk melegalisasi aset di Republik ini. Untuk legalisasi aset semua tanah di Jakarta yang belum ada sertifikat, kita akan melakukannya dalam 1 tahun dari sekarang,” ujarnya usai penandatanganan di Aula Prona Lantai 7, Kementerian ATR/BPN Jakarta.

Legalisasi aset tanah milik Pemprov DKI Jakarta meliputi pendaftaran tanah pertama kali, perubahan nama, perubahan hak atas tanah, pengembalian batas dan sinkronisasi basis data geospasial.

Sementara legalisasi aset tanah masyarakat meliputi pendaftaran pertama kali dan pengembangan basis data geospasial.

Nantinya pelaksanaan nota kesepahaman ini akan menghasilkan data kadastral satu peta dengan mengintegrasikan peta dasar dan peta tematik yang meliputi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta peta zona nilai tanah (ZNT).

“Seluruh aset yang belum bersertifikat akan didaftarkan, sehingga jajaran Pemprov DKI dan BPN akan menggunakan peta yang sama. Jadi tahu mana milik negara, mana milik kita (baca: Pemprov DKI), mana milik masyarakat,” tambah Gubernur yang akrab dipanggil Ahok itu.

Hingga saat ini masih terdapat 20,64 persen atau sekurangnya 292.655 bidang tanah di wilayah DKI Jakarta yang belum terdaftar ataupun memiliki sertifikat.

Halaman
12
Penulis: deddy_marjaya
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved