Terlalu Banyak Izin Tambang, Pemerintah Sulit Mengawasi Perusahaan Melakukan Reklamasi

belum ada perusahan pemegang IUP belum melakukan reklamasi, hal ini tentu membingungkan, sebab pemerintah daerah lah

Terlalu Banyak Izin Tambang, Pemerintah Sulit Mengawasi Perusahaan Melakukan Reklamasi
IST
Bambang Herdiansyah 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Hendra

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Gubernur Bangka Belitung, Rustam Effendi menyatakan mendapati belum ada perusahaan yang melakukan reklamasi, sedangkan pihak perusahaan berdalih belum memiliki izin untuk melakukan reklamasi.

Pengamat Pertimahan Indonesia, Bambang Herdiansyah mempertanyakan pernyatakan gubernur tersebut. Padahal pemerintah daerahlah yang melakukan penilaian dan persetujuan reklamasi yang diusulkan oleh perusahaan.

Pemerintah juga melakukan pengawasan atas pelaksanaan reklamasi yang dilakukan pihak perusahaan yang melaksanakan reklamasi tersebut.

“Jika pemerintah daerah mengatakan saat ini belum ada perusahan pemegang IUP belum melakukan reklamasi, hal ini tentu membingungkan, sebab pemerintah daerah lah yang melakukan penilaian dan persetujuan Rencana Reklamasi yang diusulkan oleh perusahaan pemegang IUP, sekaligus melakukan pengawasan atas pelaksaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut,” jelas Bambang Herdiansyah kepada bangkapos.com, Minggu (23/10/2016).

Lanjut Bambang, masih banyaknya perusahaan pemegang IUP yang belum melakukan reklamasi salah satu penyebabnya karena terlalu banyaknya izin tambang yang dikeluarkan. Kemudian izin yang cukup banyak ini tidak diimbangi dengan kemampuan pendataan.

“Karena terlalu banyak izin tambang yang dikeluarkan, akhirnya pemerintah sendiri sulit melakukan pendataan serta pengawasan,” ujar Bambang.

Padahal aspek reklamasi dan pasca tambang sangat penting dalam praktik pertambangan.

Bambang juga mengatakan kegagalan menjalankan dua hal ini berakibat buruk bagi lingkungan. Akhirnya berdampak pada masyarakat dan penggunaan uang negara untuk mengatasinya.

“Sayangnya, koordinasi dan perhatian pemerintah masih minim dalam memastikan pelaku usaha memenuhi reklamasi dan pasca tambang ini,” kata Bambang.

Halaman
12
Penulis: Hendra
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved