Banyak Aset Daerah yang Hilang, Tarmizi Minta Dibuat Sertifikat Agar Legal

semua aset milik Pemkab Bangka termasuk di kabupaten pemekaran juga, lanjutnya, perlu dilakukan pendataan.

Banyak Aset Daerah yang Hilang, Tarmizi Minta Dibuat Sertifikat Agar Legal
Bangkapos.com/Nurhayati
Bupati Bangka H Tarmizi Saat menyerahkan sertifikat tanah Kantor BPN Kabupaten Bangka kepada Kepala BPN Kabupaten Bangka Isnu Baladipa, Selasa (24/10/2016) di Ruang Kerja Bupati Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengungkapkan, banyak aset milik pemerintah daerah (pemda) yang tidak jelas keberadaannya.

Untuk itu ia meminta agar aset Pemkab Bangka didata dan lahan milik pemerintah daerah dibuat sertifikatnya agar legal.

"Kami ingin tertib. Kami sudah memanggil lurah termasuk Lurah Bukit Betung untuk tanah kita di belakang kolam renang. Mungkin ada lurah atau camat tidak tahu itu tanah pemda. Selain itu di Pantai Matras, Pantai Rambak, kemudian Batavia aset pemerintah daerah ini banyak yang hilang," ungkap Tarmizi saat penyerahan delapan sertifikat lahan dan bangunan kantor termasuk lahan Kantor BPN Kabupaten Bangka dan Polres Bangka yang sudah dihibahkan kepada pihak BPN dan Polres Bangka, Selasa (24/10/2016) di Ruang Kerja Bupati Bangka.

Dari pengalamannya saat menjadi staf di Bagian Pertanahan Setda Bangka terjun langsung mengukur tapak kawasan wisata di Pulau Bangka jauh sebelum Provinsi Bangka Belitung terbentuk, tetapi lahan tersebut sekarang ini luasnya sudah banyak yang hilang.

Dia mencontohkan dulu kawasan Pantai Rambak seluas 100 lebih hektar sekarang tinggal 56 hektar yang menjadi aset daerah.

"Jadi tanah juga bisa ngerut (mengecil-red). Makanya itu perlu kita benahi," tegas Mantan Sekda Bangka ini.

Untuk itu, semua aset milik Pemkab Bangka termasuk di kabupaten pemekaran juga, lanjutnya, perlu dilakukan pendataan.

Ia juga sudah meminta kepala desa agar mendata lahan milik masyarakat. Apalagi sekarang ini jumlah penduduk bertambah, sedangkan luas lahan milik daerah tidak bertambah.

"Ini sebenarnya ending PBB (Pajak Bumi dan Bangunan-red). Orang semakin banyak, kalau tidak punya surat (sertifikat tanah-red) ada masalah tidak punya bukti, pemerintah daerah tidak bisa membantu," tegas Tarmizi.

Pada kesempatan ini ia juga minta agar tanah milik Pemkab Bangka di Bumi Perkemahan Pramuka di Tambang 23 agar didata dan dibuat sertifikatnya agar tidak dicaplok diklaim sebagai tanah milik warga.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga juru ukur tanah, Pemkab Bangka sudah memberikan beasiswa kepada 17 siswa lulusan SLTA di Kabupaten Bangka untuk meneruskan kuliah di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

"Memang agak sulit masuk STPN karena seleksinya ketat tetapi adanya kerjasama kita kemarin dengan profesor yang ada disitu alhamdulilah kita bisa masukan anak-anak kita disitu melalui seleksi yang ketat," ungkap Tarmizi.

Untuk itu mereka akan ditempatkan di kecamatan-kecamatan dan desa-desa guna membantu pengukur tanah di masyarakat.

Penulis: nurhayati
Editor: Hendra
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved