Heboh Pesan Berantai Semua Percakapan Via Medsos Disadap Polisi Cyber

Tersiar kabar segala jenis komunikasi yang dilakukan melalu cyber media sosial akan langsung disadap oleh Dewan Pertahanan Nasional.

Heboh Pesan Berantai Semua Percakapan Via Medsos Disadap Polisi Cyber
THINKSTOCK.COM
Ilustrasi 

Untuk meyakinkan masyarakat pesan berantai tersebut juga melampirkan link siaran pers Kominfo dan meminta masyarakat agar meneruskan pesan tersebut sebanyak-banyaknya dan seluasnya agar bisa bermanfaat.

berikut link yang dicantumkan oleh pesan berantai tersebut: https://kominfo.go.id/content/detail/6288/siaran-pers-no84pihkominfo102015-tentang-penjelasan--kementerian-kominfo-terkait-sistem-big-data-cyber-security-dan-cybercrime-police/0/siaran_pers.

Kominfo angkat bicara

Sehubungan dengan beredarnya informasi hoax mengenai rencana Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas)  yang akan mengambil semua informasi percakapan melalui media sosial seperti Whatsapp, BBM, Telegram, Line, dll. yang masuk secara otomatis ke System Big Data Cyber Security (BDCS).

Maka Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Plt. Kepala Biro Humas Noor Iza menegaskan bahwa informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax yang disampaikan melalui siaran pers yang diterbitkan, Kamis (27/10/2016).

Teknologi Big Data sendiri merupakan teknologi pengolah data yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia.

Baca: Suami Meninggal, Ibu Bawa Anaknya Jualan Susu Keliling Kampung

viral
Putra Wijaya Ilmahuddin yang masih belajar di TK sedang duduk di belakang jok motor ibunya.

Big Data Cyber Security digunakan untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan.

Penerapan teknologi Big Data disertai pembatasan yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan antara lain UU ITE, UU Telekomunikasi, UU Keterbukaan Informasi Publik, UU Perbankan, UU Perlindungan Konsumen, dan sebagainya.

Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi Hak Asasi Warga Negara.

Pada prinsipnya pemerintah memberikan perlindungan terhadap privasi dan kebebasan berekspresi.

Selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi penegakan Hak Asasi Manusia melalui peraturan perundang-undangan yang ada.

Untuk itu Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan tersebut dan dapat bijak dalam menggunakan media sosial.

Editor: fitriadi
Sumber: Tribun Sumsel
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved