Polemik Tambang Nono Jurung Terus Bergulir, Warga Kembali Mengadu ke Dewan

Warga dari Desa Riding Panjang dan Baturusa kembali mendatangi DPRD Kabupaten Bangka untuk mengadukan tambang yang dikelola Nono Jurung

Polemik Tambang Nono Jurung Terus Bergulir, Warga Kembali Mengadu ke Dewan
bangkapos.com/Nurhayati
Warga Desa Baturusa dan Riding Panjang menyampaikan aspirasinya kepada DPRD Kabupaten Bangka yang dihadiri Bupati Bangka H Tarmizi Saat dan Kapolres Bangka AKBP Sekar Maulana, Senin (31/10/2016) di Ruang Banmus DPRD Kabupaten Bangka. 

Laporan Wartawan Bangka Pos, Nurhayati

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Polemik antara warga di Kecamatan Merawang dengan Pemilik CV Timbus Jaya Sarjono alias Nono Jurung yang menjadi mitra PT Timah Tbk, terkait pengelolaan Tambang Skala Kecil (TSK) 11.7 Air Jangkang terus bergulir dan belum ada penyelesaian yang jelas.

Warga dari Desa Riding Panjang dan Baturusa kembali mendatangi DPRD Kabupaten Bangka untuk mengadukan tambang yang dikelola Nono Jurung yang masih beroperasi. Padahal berdasarkan surat yang dikeluarkan PT Timah Tbk pada tanggal 26 Mei 2016 yang ditandatangani Kepala Bidang Produksi Bangka Induk PT Timah Tbk Rahendra agar CV Timbus Jaya stop operasi produksi sementara terhitung 24 Mei 2016 sampai dengan selesainya penyelesaian keputusan lebih lanjut.

Pertemuan yang difasilitasi Komisi C DPRD Kabupaten Bangka ini dihadiri langsung oleh Bupati Bangka H Tarmizi Saat, Ketua DPRD Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu dan Kapolres Bangka Sekar Maulana.

Menurut Kades Baturusa Maryanto masyarakat resah karena tambang timah tersebut masih beraktivitas sampai sekarang. "Dewan sudah mengeluarkan surat tapi masih beraktivitas. Surat ini tidak dihormati Nono Jurung. Jadi masyarakat ingin bertemu langsung dengan dewan. Kami bersyukur disini ada bupati dan kapolres untuk menyelesaikan permasalahan ini," ungkap Maryanto.

Ia mengaku pihak pemerintah desa tidak mendapat tembusan surat dari PT Timah Tbk yang meminta agar Nono Jurung menyetop aktivitas tambangnya. "Tidak ada turun di kita mungkin dibekukan di wasprod tidak tembus ke pemerintahan desa.
Kami sepakat tambang yang dikelola Nono Jurung ini distop," tegasnya.

Menurut Maryanto warga sempat dipanggil Wakil Gubernur Babel Hidayat Arsani di rumah pribadinya dan bertemu dengan General Manajer PT Timah Tbk Dicky. "Kesepakatan bulan 11 ini distop dan diiya kan pak Dicky secara lisan tidak secara tertulis. Kami simak dan percaya karena ini omongan wagub tapi tidak diindahkan Nono Jurung," sesal Maryanto.

Hal senada disampaikan Warga Desa Baturusa, Parhan mengenai pertemuan di rumah pribadi wagub saat itu. Menurutnya General Manajer PT Timah Tbk Dicky meminta warga bersabar. "Kami diminta bersabar karena kalau tidak mereka ada ganti rugi, jadi sampai bulan 11 karena izin CV Timbus Jaya itu berakhir sampai bulan 11. Menindaklanjuti surat dari DPRD wasprod tidak memberikan tembusan ke desa ingin cari aman sendiri. Masyarakat kita tidak tahan lagi nek begawe. Sekitar tanggal 23 November bulan 11 habis izinnya. Pak Dicky berjanji tidak berjalan lagi. Makanya kami tegaskan kembali melalui dewan," terang Parhan.

Menanggapi permasalahan ini Bupati Bangka H Tarmizi Saat mengaku, baru mengetahui adanya surat kepada CV Timbus Jaya dari PT Timah Tbk untuk menyetop penambangan di sana sementara.
"Saya menganologikan kalau orang punya rumah, yang punya Timah ini PT Timah, itu KP Timah. Kalau orang yang punya rumahnya tidak mengizinkan masak masih mau tinggal di rumah itu kan seharusnya sudah berhenti. Persoalannya ada apa?" tanya Tarmizi.

Diakuinya karena wilayah penambangan timah ini ada di Kabupaten Bangka jika ada keresahan atau keributan dirinya juga yang bertanggung jawab. "Saya dan kapolres tidak ingin jadi masalah apalagi menjelang pilkada ini," tegas Tarmizi.

Halaman
123
Penulis: nurhayati
Editor: edwardi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved