Bansos Bangka Amburadul

Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 menunjukkan kekurangteratu

Bansos Bangka Amburadul
ilustrasi 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2015 menunjukkan kekurangteraturan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) yang dilakukan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

Buku yang diterbikan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bangka Belitung pada 27 Juni 2016 itu juga memperlihatkan indikasi kerugian daerah akibat kondisi itu sekitar Rp 1,2 miliar.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, temuan BPK itu kini ditangani Kejaksaan Negeri Sungialiat. Kemarin, bagian Intelijen Kejari Bangka menyerahkan hasil penyelidikannya ke bagian Pidana Khusus (Pidsus). Meski belum ada penetapan tersangka, sementara ini satu orang santer disebut dalam penyelidikan itu. Dia adalah mantan Bendahara DPPKAD, Silvi Prihatini.

Jailani, pengacara Silvi Prihatini, belum mau banyak bicara soal penyelidikan yang dilakukan Kejari Bangka. Namun demikian, dia siap blak-blakan jika waktunya tepat.

"Kita tunggu dulu ekpose perkaranya di Intel dan Pidsus. Saya belum mau menyebutkan soal keterlibatan siapa pun, kecuali sudah ekspoe perkara atau masuk ke ranah penyidikan," kata Jailani saat dihubungi Bangka Pos, tadi malam.

Jailani menambahkan jika seandainya jaksa menyimpulkan Silvi terbukti melakukan pelanggaran, maka menurutnya Jaksa lebih tahu siapa saja yang terlibat. Dari keterangan para saksi, jaksa intel dan pidsus, lanjut Jailani, pasti akan memahaminya.

"Yang jelas, dak mungkin seorang bendahara bisa mengambil atau mencairkan uang tanpa ada keterlibatan (persetujuan) pihak lain," tegasnya.

Berdasarkan Buku II LHP LKPD Kabupaten Bangka TA 2015, BPK mendapati realisasi Bansos yang tidak didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp 1.239.750.000. Sementara dalam TA 2015, Bendahara Pengeluaraan DPPKAD membuat rekapitulasi realisasi sebesar Rp 1.734.550.000.

Setidaknya ada enam jenis Bansos yang direalisasikan DPPKAD Kabupaten Bangka. Hanya satu jenis Bansos yang lengkap SPJ-nya yaitu Bansos PNPM Mandiri Perkotaan. Sementara realisasi Bansos yang paling besar tidak didukung SPJ ada di kategori Bantuan Santuan Kematian sebesar Rp 354.000.000. (Selengkapnya lihat tabel)

Hingga batas akhir pemeriksaan BPK, Bendahara Pengeluaran PPKD telah melakukan pengembalian atas realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2015 senilai Rp 38.250.000 ke rekening Kas Umum Daerah pada 4 Maret 2016, sehingga BPK menyebut indikasi kerugian daerah minimal senilai Rp 1.201.500.000.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved