Mendagri Tegaskan Jika Ahok Mundur dari Cagub Kena Sanksi Pidana dan Denda Besar

Mendagri menyebutkan jika Ahok mundur dari cagub maka ada konsekuensi besar berupa sanksi pidana dan denda yang besar.

Mendagri Tegaskan Jika Ahok Mundur dari Cagub Kena Sanksi Pidana dan Denda Besar
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan), di Balai Kota, Senin (21/3/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih tetap merupakan calon gubernur DKI Jakarta meskipun proses hukum terus bergulir terhadap dirinya.

"Diputuskan apa pun seorang calon kepala daerah yang sudah mendapatkan penetapan dari KPU, walaupun di tersangka atau terdakwa ya dia tetap sah sebagai calon, kecuali dia mundur," kata Mendagri usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/11/2016) petang.

Namun, Mendagri menyebutkan jika mundur maka ada konsekuensi besar berupa sanksi pidana dan denda yang besar. 

Baca: Selain Liburkan Sekolah pada Hari Sabtu Mendikbud Juga Hapus PR Siswa

Baca: Ternyata Jaket Bomber Jokowi yang Bikin Heboh Itu Milik Anaknya Dibanderol Rp 900 Ribu

Baca: Wiranto Ungkap Ada Tokoh Politik Masuk Arena Demonstrasi, Itu Sudah Terjawab

Baca: Daniel Mananta Hampir Nangis Lihat Sandra Dewi Tunjukkan Cincin

sandra dewi
Pasangan selebritis yang baru saja resmi menikah, Sandra Dewi dan Harvey Moeis ketika ditemui di Hotel The Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (8/11/2016) sore.

Tjahjo menyebutkan terkait kasus yang saat ini ditangani kepolisian.

Mendagri mengatakan keputusan penuh ada di tangan kepolisian sesuai arahan Presiden Joko Widodo

."Kita tunggu saja bagaimana hasilnya tapi secara prinsip, aturan UU, aturan KPU, sekarang seorang terpidana pun masih bisa menjadi calon sampai menunggu keputusan(berkekuatan tetap) incracht," sambung Tjahjo. 

Baca: Warga AS Memilih Madam President Hillary atau Mr President Trump Cek Pukul 11 Hari Ini

Mengenai kegiatan kampanye yang saat ini berlangsung, Mendagri mengatakan tetap terus jalan dan tidak ada masalah.

"Kampanye juga tidak harus yang bersangkutan. Istrinya juga bisa, tim suksesnya juga boleh, tidak ada masalah. Yang penting tiga pasang calon harus mempunyai hak yang sama untuk menyosialisasikan dirinya, menyampaikan programnya," katanya.

Ia juga minta Panwaslu proaktif bisa mengawasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2017.

Tidak dimanipulasi

Sementara itu Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah mendorong penanganan kasus itu ke wilayah hukum yang tegas dan tidak dimanipulasi.

"Sekarang ini kita masuk dalam tahun kedua dan kita sampaikan kita intens melakukan reformasi hukum," katanya.

Baca: Antasari Bilang, Pas Bebas Nanti Dia Akan Balas Dendam

Baca: Anggota HMI Mengaku Serang Aparat Karena Ada yang Suruh dari Mobil Komando

Baca: 5 Anggotanya Ditangkap, HMI Bakal Ajukan Praperadilan

Wiranto mengatakan tahap pertama reformasi hukum masuk wilayah yang meringankan beban masyarakat yaitu pemberantasan pungli terkait pengurusan BPKB, SKCK, hak cipta dan lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Menko Polhukam menyebutkan tujuan reformasi hukum untuk memulihkan kepercayaan publik kepada pemerintah, penanganan masalah keadilan, dan keyakinan bahwa hukum dapat ditegakkan.

"Sekarang saatnya penegakan hukum itu, dan pemerintah sudah menjawab masalah Basuki Tjahaja Purnama akan diproses secara hukum dengan cara tegas, cepat dan transparan. Itu tidak hanya untuk beliau, yang lain pun kalau ada pelanggaran hukum, juga akan sama perlakuannya," katanya.

Editor: fitriadi
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved