Setya Novanto Akan Diperiksa KPK Terkait e-KTP Selasa Pekan Depan

Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Setya Novanto Akan Diperiksa KPK Terkait e-KTP Selasa Pekan Depan
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Jumat (2/12/2016). 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPR Setya Novanto. Novanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik.

Baca: Malu Disuruh Azan di Depan Kelas, Bocah Ini Malah Bikin Teman-temannya Tercengang

"KPK sudah mengirimkan surat panggilan untuk Setya Novanto, Ketua DPR, terkait kasus KTP elektronik," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Jumat (9/12/2016).

Baca: Tulisannya Viral di FB Mengagetkan Banyak Orang, Siswi SMA Ini Pun Mendadak Populer

Menurut jadwal, Novanto akan diperiksa pada Selasa (13/12/2016). Menurut Febri, penyidik akan mengklarifikasi sejumlah informasi untuk memperdalam penyidikan dalam kasus KTP elektronik.

Baca: Gara-gara Kicauannya di Twitter, Ahmad Dhani Diberhentikan dari Pengurus Lesbumi NU

Sejak beberapa waktu lalu, sejumlah anggota DPR dikonfirmasi oleh penyidik KPK seputar dugaan kerugian negara dalam pengadaan KTP elektronik yang mencapai Rp 2 triliun.

Semisal, para anggota DPR tersebut ditanyakan seputar proses penetapan anggaran, perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan proyek.

Baca: Mengejutkan, Sari Roti Akhirnya Hapus Klarifikasi di Situs Resmi Miliknya

Nama sejumlah anggota DPR pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Saat itu, pembahasan dilakukan di Komisi II DPR RI.

Beberapa nama pejabat yang diduga terlibat, seperti mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dan politisi Partai Golkar, Setya Novanto, yang kini menjabat sebagai Ketua DPR.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka yakni, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

Irman ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Irman diduga menggelembungkan anggaran (mark up) saat menjabat sebagai pelaksana tugas Dirjen Dukcapil dan Dirjen Dukcapil.

Penulis : Abba Gabrillin

Editor: asmadi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved